Perkuat Barisan Penjaga Laut Kepri, Wagub Kukuhkan 7 Pokmaswas Baru di TWP Timur Bintan
Tanjungpinang (SN) – Komitmen Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) dalam menjaga kekayaan laut kembali ditegaskan. Wakil Gubernur Kepri, Nyanyang Haris Pratamura, secara resmi membuka kegiatan Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) dan sekaligus mengukuhkan tujuh Pokmaswas baru di Kawasan Konservasi Taman Wisata Perairan (TWP) Timur Pulau Bintan.
Acara berlangsung selama dua hari, 5-6 Mei 2025, di Hotel Aston, Tanjungpinang. Kegiatan ini merupakan hasil sinergi antara Konservasi Indonesia dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepri, sebagai langkah strategis memperkuat peran masyarakat dalam menjaga ekosistem laut yang menjadi tulang punggung kehidupan di provinsi maritim ini.
Tujuh Pokmaswas yang resmi dikukuhkan mewakili berbagai desa pesisir di Kabupaten Bintan, yakni:
Pokmaswas Gurita Kawal (Kelurahan Kawal, Gunung Kijang), Pokmaswas Bintang Laut (Desa Mantang Baru, Mantang), Pokmaswas Perisai (Desa Mapur, Bintan Pesisir), Pokmaswas Srikandi (Desa Berakit, Teluk Sebong), Pokmaswas Pusat Berkumis (Desa Teluk Bakau, Gunung Kijang), Pokmaswas Camar Laut (Desa Malang Rapat, Gunung Kijang), Pokmaswas Dugong (Desa Pengudang, Teluk Sebong)
Dalam sambutannya, Wakil Gubernur menyampaikan apresiasi atas inisiatif kolaboratif ini dan menekankan pentingnya peran masyarakat sebagai garda terdepan pelindung laut.
“Peran Pokmaswas sangat strategis dalam menjaga kawasan konservasi. Laut kita adalah permata biru Indonesia, kekayaan yang harus kita jaga bersama,” tegas Nyanyang Haris Pratamura, Senin (6/5/2025).
Ia juga menyinggung tantangan serius seperti pencemaran laut, terutama yang meningkat saat musim angin utara antara Oktober dan Januari. Ia menekankan perlunya kerja sama lintas sektor dan bahkan lintas negara, termasuk koordinasi dengan Malaysia, Singapura, dan perwakilan diplomatik negara sahabat.
“Pencemaran lintas batas adalah ancaman nyata. Kita butuh koordinasi kuat agar ekosistem laut dan keberlanjutan wilayah pesisir tetap terjaga,” ujarnya.
Di tengah keterbatasan anggaran pemerintah, Wagub menilai kekuatan masyarakat terlatih dan terorganisir menjadi harapan utama dalam menjaga kelestarian laut.
“Dengan pelatihan ini, kita berharap sistem pengawasan berbasis masyarakat akan menjadi semakin kokoh dan adaptif dalam menghadapi tantangan pengelolaan sumber daya kelautan di masa depan,” harapna. (Zah-SN)
Editor : M Nazarullah
