Ombudsman RI Perwakilan Kepri Lakukan Akses Pengaduan Pelayanan Publik di Lingga
Lingga (SN) – Ombudsman RI Perwakilan Kepulauan Riau (Kepri) kembali menggelar akses pengaduan pelayanan publik, kali ini di Kabupaten Lingga, yang digelar dari tanggal 3 hingga 6 November 2024.
Setelah tahun lalu menyambangi Natuna, Ombudsman memilih Lingga, yang dikenal sebagai wilayah terpencil dengan akses terbatas, untuk memastikan masyarakat dapat mengakses layanan publik secara optimal.
Kegiatan ini mencakup tiga lokasi, yaitu Kecamatan Lingga Utara, Kecamatan Lingga, dan Desa Mentuda, yang hanya dapat dijangkau melalui laut, tergantung pada kondisi cuaca.
Tim Ombudsman yang dipimpin oleh Pimpinan Ombudsman RI, Jemsly Hutabarat, didampingi oleh Asisten III Pemerintah Kabupaten Bintan, Jumadi, dan Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana, Said Ibrahim.
“Dua tugas utama Ombudsman RI adalah menyelesaikan laporan masyarakat dan mencegah maladministrasi. Kegiatan ini bertujuan untuk mengeksplorasi kendala dalam akses pengaduan dan memastikan apakah pelayanan publik di Lingga sudah berjalan dengan baik,” ungkap Jemsly.
Hingga November 2024, laporan dari Kabupaten Lingga masih sangat minim, dengan hanya satu pengaduan yang diterima. Hal ini memicu Ombudsman untuk bertanya, “Apakah pelayanan di Lingga sudah baik, atau masyarakat enggan melapor karena kurangnya informasi?”
Dalam setiap sesi, Ombudsman menggelar diskusi yang sesuai dengan kebutuhan lokal. Di Lingga Utara, tema diskusi mengenai pelayanan jalan dan kelistrikan melibatkan narasumber dari Dinas PUTR dan PT ULP PLN Dabo Singkep.
Sedangkan di Kecamatan Lingga, diskusi tentang kependudukan dan pencatatan sipil dihadiri oleh Kepala Disdukcapil, Recku Sarma Timur. Untuk Desa Mentuda, tema pelayanan kesehatan dibahas dengan Dinas Kesehatan yang diwakili oleh Bukit Tua Rayanto Gultom.
Kepala Perwakilan Ombudsman RI Perwakilan Kepri, Lagat Siadari, mengajak masyarakat untuk tidak ragu melapor.
“Pelapor bisa meminta identitasnya dirahasiakan. Melapor ke Ombudsman itu gratis, bahkan kami yang akan menghubungi jika Anda tidak memiliki pulsa,” tambahnya.
Kegiatan ini tidak hanya fokus pada diskusi, tetapi juga membuka gerai penerimaan dan verifikasi laporan, di mana banyak konsultasi dan laporan masyarakat diterima terkait berbagai isu, seperti pelayanan jalan, listrik, dan kesehatan. (*)
Editor : Mukhamad
