Pemprov Kepri Raih Penghargaan UKPBJ Proaktif, Tingkatkan Keterlibatan UMK
Jakarta (SN) – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau kembali mencatatkan prestasi membanggakan di tingkat nasional dengan meraih Penghargaan UKPBJ Proaktif. Penghargaan ini diberikan berdasarkan capaian tertinggi dalam melibatkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMK), yang diakui oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Kepri menempati posisi sebagai salah satu provinsi dengan tingkat keterlibatan UMK tertinggi dalam kategori Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah. Penghargaan tersebut diserahkan oleh Plh Kepala LKPP, Iwan Herniwan, pada Rapat Koordinasi SDM dan Kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Tahun 2024 yang berlangsung di Hotel Pullman Jakarta, pada Kamis (10/10/2024) lalu.
Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Kepri, Azwandi, mewakili Pemprov Kepri menerima penghargaan tersebut. Dalam rapat koordinasi ini, LKPP mengusung tema “Transformasi Tata Kelola SDM dan Kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa dalam Rangka Mewujudkan Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif Menuju Indonesia Emas 2045.”
Selain penghargaan tersebut, Pemprov Kepri juga diakui bersama Provinsi Jawa Barat sebagai salah satu dari dua provinsi di Indonesia yang seluruh Kabupaten/Kotanya telah memenuhi 9 dari 9 variabel penilaian UKPBJ Proaktif.
Azwandi menekankan bahwa capaian ini adalah hasil kerja keras seluruh pihak yang terlibat dalam pengelolaan pengadaan barang dan jasa di Kepulauan Riau.
“Penghargaan ini menunjukkan komitmen kami untuk meningkatkan peran UMK dan memastikan transparansi dalam pengadaan barang dan jasa. Dengan SDM yang kompeten dan UKPBJ yang proaktif, kami akan terus mendukung pembangunan daerah melalui optimalisasi pengadaan yang melibatkan usaha kecil dan menengah,” ungkapnya, di Tanjunginang, Senin (14/10/2024).
Lebih jauh, Azwandi menyoroti pentingnya peran UKPBJ yang proaktif dalam mendorong penggunaan produk dalam negeri dan keterlibatan UMKM dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.
“Kami ingin memastikan setiap proses pengadaan tidak hanya efisien dan transparan, tetapi juga memberikan dampak positif bagi pengembangan UMKM di Kepulauan Riau,” tambahnya. (*)
Editor : Mukhamad
