Nilai Produksi Perikanan Tangkap di Kepri 2021 Mencapai Rp 8,697 Triliun
Tanjungpinang (SN) – Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepri T.S Arief Fadillah menjelaskan nilai produksi perikanan tangkap dan budidaya yang dihasilkan Kabupaten Natuna pada tahun 2021 lalu merupakan terbesar di Provinsi Kepri.
“Perikanan tangkap di Kabupaten Natuna mencapai besaran Rp2.859 triliun, sementara untuk nilai produksi perikanan budidaya mencapai Rp296.567 miliar,” kata Arif pada acara FGD Studi Kebijakan Pembangunan sebagai langkah awal strategis dalam memaksimalkan potensi kemaritiman sekaligus menjaga kedaulatan NKRI di Natuna, Provinsi Kepukauan Riau (Kepri) yang digelar Kementerian Kelautan dan Perikanan RI menggandeng Institut Teknologi Bandung (ITB) di Gedung Daerah, Tanjungpinang, Selasa (18/9/2022) lalu.
Disusul urutan terbesar kedua lanjut Arif untuk perikanan tangkap adalah Kabupaten Bintan dengan capaian Rp1,844 triliun, kemudian Lingga diposisi ketiga dengan capaian Rp1,466 triliun, kemudian Batam dengan capaian Rp1,424 triliun, Anambas sebesar Rp536,716 miliar, Karimun 472,695 militar dan terakhir Tanjungpinang dengan Rp92, 893 miliar.
“Total untuk seluruh Kepulauan Riau, terang Arif, untuk nilai produksi perikanan tangkap mencapai Rp8,697 trilion, dan nilai produksi perikanan budidaya mencapai Rp610, 107 miliar,” jelasnya.
Perlu diketahui tambah Arif, luas kawasan budidaya perikanan berdasarkan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) juga menempatkan Kabupaten Natuna mempunyai luas budidaya perikanan yang terluas dengan luas 41.669 Ha.
“Luas kawasan potensi perikanan budidaya di Provinsi Kepri menjadi salah faktor penunjang keberhasilan pembangunan perikanan budidaya termasuk Kampung Budidaya,” ujarnya.
Sementara Sekretaris Daerah Provinsi Kepri Adi Prihantara mengatakan saat ini Pemerintah Provinsi Kepri terus memprioritaskan pemaksimalan potensi kemaritiman di Kepri sesuai dengan misi “Percepatan peningkatan pertumbuhan ekonomi berbasis maritim, berwawasan lingkungan dan keunggulan wilayah untuk peningkatan kemakmuran masyarakat”.
Hal tersebut menurutnya sesuai dengan kondisi geografis Provinsi Kepri yang hanya mempunyai luas daratan 4 persen dan sisa luas wilayahnya sebesar 96 persen terdiri dari wilayah perairan.
“Terlebih dengan potensi perikanan yang ada di Kabupaten Natuna yang dapat dicanangkan sebagai lumbung ikan nasional maka rencana strategis tentang perikanan terpadu di Natuna sangat perlu dilakukan,” kata Adi.
Pada kwsempatan ini Menteri Kelautan dan Perikanan RI mengatakan dalam penyusunan kebijakan strategis diperlukan studi komprehensif yang melibatkan institusi akademik. Hal ini sangat penting karena dengan dasar akademik dan penelitian yang kuat maka output yang dihasilkan bisa lebih maksimal.
“Kita ingin melibatkan semua pihak untuk perikanan terpadu di Natuna, terutama kalangan akademisi kita libatkan juga karena dasar keilmuan dan penelitian itu yang kita butuhkan untuk menyusun kebijakan publik,” katanya.
Adapun pihak ITB yang dipimpin Tubagus Furqhon Sofhani menjelaskan pentingnya keterpaduan antara kebijakan nasional, provinsi, sampai kabupaten untuk pengembangan kawasan perikanan terpadu di Natuna. Hal ini meliputi RPJMD Provinsi Kepri dan RPJMD Kabupaten Natuna.
“Selain itu, pengembangan dan peningkatan fungsi pertahanan dan keamanan juga perlu ditingkatkan meliputi, nengembangkan dan mensinergikan pengembangan kawasan pertahanan dan keamanan dengan Kawasan budidaya di sekitarnya secara selektif, serta melestarikan dan menjaga garis pantai pulau-pulau terluar,” jelasnya. (SN)
