Tanjungpinang (SN) – Kabar baik bagi para pekerja di Kepulauan Riau. Pemerintah Provinsi Kepri resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2027 sebesar Rp4.229.356 atau naik 9,02 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Kenaikan tersebut mencapai Rp349.836 dari UMP 2026 yang sebesar Rp3.879.520. Penetapan dilakukan Gubernur Kepri Ansar Ahmad melalui Surat Keputusan Nomor 1232 Tahun 2026 tertanggal 20 November 2026.
Tak hanya UMP, Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) 2027 juga mengalami kenaikan menjadi Rp4.253.968 atau bertambah 9,02 persen dibandingkan tahun 2026.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kepri, Diky Wijaya, mengatakan penetapan tersebut merupakan hasil kesepakatan Dewan Pengupahan Provinsi setelah mempertimbangkan kondisi ekonomi, ketenagakerjaan, serta keberlangsungan dunia usaha.
“Penetapan ini merupakan hasil pembahasan bersama seluruh unsur Dewan Pengupahan Provinsi Kepulauan Riau, dengan memperhatikan rasa keadilan, kondisi perekonomian, serta keberlangsungan dunia usaha di Kepulauan Riau,” jelas Diky.
Sebelumnya, pembahasan rekomendasi UMP dan UMSP 2027 berlangsung cukup alot dalam rapat pleno Dewan Pengupahan di Batam, 19 November 2026. Unsur serikat pekerja mengusulkan indeks alfa 1,0 dengan mempertimbangkan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Kepri sebesar Rp5.977.587. Sementara unsur pengusaha mengusulkan indeks alfa 0,5 dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian dan dinamika dunia usaha.
Setelah melalui pembahasan dan mendengarkan masukan dari berbagai pihak, akhirnya disepakati penggunaan indeks alfa 0,75 sebagai dasar rekomendasi kenaikan upah kepada Gubernur.
Selain itu, cakupan UMSP Kepri 2027 bertambah menjadi 13 sektor, dari sebelumnya 11 sektor pada 2026. Sektor tersebut meliputi industri kimia, perkapalan, pertambangan minyak dan gas, pengusahaan panas bumi, fabrikasi baja, hingga pembangkitan tenaga listrik.
Diky menegaskan, keputusan tersebut diharapkan menjadi pedoman bagi seluruh pengusaha dan pekerja dalam melaksanakan kebijakan pengupahan di Kepri.
“Penetapan ini telah mempertimbangkan aspek keadilan, kondisi perekonomian, dan ketenagakerjaan di Kepulauan Riau. Kami berharap seluruh stakeholder dapat melaksanakan ketentuan ini dengan sebaik-baiknya,” tutupnya. (***)












