Batam (SN) – Ancaman Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di wilayah perbatasan Indonesia–Singapura menjadi perhatian serius. Mobilitas masyarakat yang tinggi serta potensi penyalahgunaan jalur keberangkatan pekerja migran mendorong perlunya pengawasan dan perlindungan korban yang lebih terpadu.
Hal tersebut menjadi salah satu fokus dalam Focus Group Discussion (FGD) Koridor Aman Singapura–Batam untuk memperkuat Mekanisme Rujukan Nasional (National Referral Mechanism/NRM) penanganan korban TPPO, di Aston Batam Hotel & Residence, Kamis (19/11/2026).
Kegiatan yang dibuka Duta Besar RI untuk Singapura, Dr. Hotmangaradja Pandjaitan, ini turut dihadiri Wakil Bupati Bintan, Deby Maryanti, bersama sejumlah pemangku kepentingan lintas sektor.
Dalam forum tersebut, penguatan pengawasan jalur perbatasan, termasuk pelabuhan resmi dan jalur perairan yang rawan dimanfaatkan untuk aktivitas ilegal, menjadi perhatian utama. Langkah ini dinilai penting untuk mencegah perdagangan orang sekaligus menekan keberangkatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara nonprosedural.
Duta Besar RI untuk Singapura menegaskan bahwa koordinasi lintas instansi dan kerja sama bilateral harus diperkuat agar penanganan korban TPPO berjalan cepat, tepat, dan berkelanjutan, mulai dari penyelamatan hingga pemulihan.
Senada dengan itu, Deby Maryanti menilai posisi strategis Bintan sebagai wilayah perbatasan dengan negara tetangga membuat upaya pencegahan TPPO membutuhkan perhatian khusus.
Menurutnya, masyarakat, terutama calon pekerja migran, harus mendapatkan edukasi dan perlindungan agar tidak terjebak iming-iming pekerjaan yang berujung pada praktik perdagangan orang.
“Pencegahan harus dilakukan bersama-sama, mulai dari meningkatkan kesadaran masyarakat, memperkuat pengawasan di wilayah perbatasan, hingga memastikan korban memperoleh pendampingan dan pemulihan yang layak,” tegas Deby.
Melalui FGD ini, mekanisme rujukan korban TPPO juga diarahkan agar lebih terintegrasi, mulai dari identifikasi, asesmen, perlindungan, pemulihan fisik dan psikologis, pendampingan hukum hingga reintegrasi sosial.
Sinergi pemerintah pusat dan daerah, aparat penegak hukum, pengawas perbatasan, serta lembaga perlindungan pekerja migran diharapkan mampu mempersempit ruang gerak sindikat perdagangan orang dan menjadikan kawasan perbatasan Singapura–Batam lebih aman bagi masyarakat. (***)












