Tanggerang (SN) – Wakil Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia, Dahnil Anzar Simanjuntak, menegaskan komitmen kuat pemerintah untuk melindungi jemaah haji dari dampak fluktuasi ekonomi global, khususnya yang dipicu oleh dinamika geopolitik di Timur Tengah.
Pernyataan tersebut disampaikan saat penutupan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Konsolidasi Penyelenggaraan Haji dan Umrah Tahun 1447 H/2026 M di Asrama Haji Kelas I Tangerang, Jumat (10/4/2026).
Di tengah situasi global yang tidak menentu, terutama akibat memanasnya kondisi geopolitik di kawasan Timur Tengah, harga avtur dunia mengalami kenaikan signifikan. Namun, Dahnil memastikan bahwa pemerintah tidak akan membebankan kenaikan biaya tersebut kepada jemaah.
“Bapak Presiden telah memberikan instruksi tegas agar kenaikan harga avtur tidak berdampak pada biaya yang ditanggung jemaah. Pemerintah akan mencari solusi fiskal dan melakukan penyesuaian agar beban tetap terkendali,” tegasnya di hadapan peserta Rakernas dikutip dari laman resmi Kemenhaj.
Tak hanya soal biaya penerbangan, pemerintah juga memastikan kesiapan logistik bagi jemaah selama berada di Tanah Suci. Dahnil mengungkapkan bahwa stok dan kontrak kebutuhan pokok telah diamankan untuk tiga bulan ke depan.
“Kami telah melakukan mitigasi bersama dan memastikan seluruh kebutuhan logistik jemaah dalam kondisi aman. Jemaah tidak perlu khawatir,” ujarnya.
Pemerintah saat ini terus memantau perkembangan situasi di Timur Tengah dengan harapan tidak terjadi eskalasi yang lebih luas. Stabilitas kawasan menjadi kunci penting agar seluruh rangkaian penyelenggaraan ibadah haji tahun ini dapat berjalan lancar, aman, dan tanpa hambatan.
Penutupan Rakernas ini sekaligus menjadi penanda finalisasi koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah menjelang keberangkatan perdana jemaah haji Indonesia yang dijadwalkan pada 22 April 2026.
Dalam kesempatan tersebut, Dahnil juga mengingatkan seluruh jajaran Kementerian Haji dan Umrah, baik di pusat maupun daerah, untuk bekerja ekstra demi memberikan pelayanan terbaik bagi para jemaah.
“Kita berharap situasi global tetap kondusif. Namun, pemerintah telah menyiapkan berbagai skenario, termasuk yang terburuk, agar jemaah tetap dapat beribadah dengan aman dan nyaman,” pungkasnya. (***)

