Jakarta (SN) – Walikota Batam Amsakar Achmad bersama Wakil Walikota Batam Li Claudia Chandra dan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Batam menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) 2026 di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (2/2/2026).
Rakornas yang dihadiri ribuan kepala daerah dan pimpinan lembaga negara ini menjadi momentum penting penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjalankan program prioritas nasional, salah satunya penanganan sampah yang kini menjadi isu krusial.
Dalam arahannya, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto secara tegas menyoroti persoalan sampah yang kian mengkhawatirkan. Ia menyebut, sebagian besar tempat pembuangan akhir (TPA) di berbagai daerah diproyeksikan mengalami kelebihan kapasitas pada 2028, bahkan bisa terjadi lebih cepat jika tidak ditangani secara serius.
“Sampah ini bukan persoalan kecil. Kalau kita tidak bergerak sekarang, dampaknya akan sangat besar bagi lingkungan dan pembangunan nasional,” tegas Presiden dikutip dari laman resmi Pemko Batam.
Sebagai langkah konkret, pemerintah pusat akan membangun 34 proyek pengolahan sampah menjadi energi (waste to energy) di 34 wilayah Indonesia. Proyek tersebut akan segera dimulai melalui tahapan peletakan batu pertama dan ditargetkan mulai beroperasi dalam dua tahun ke depan.
“Ini investasi besar, hampir USD3,5 miliar untuk 34 titik. Ini harus segera berjalan,” ujar Prabowo.
Presiden menekankan bahwa penanganan sampah tidak bisa dilakukan secara parsial. Diperlukan kolaborasi kuat antara pemerintah pusat dan daerah, serta keterlibatan seluruh unsur pemerintah, BUMN, TNI, Polri, hingga aparatur sipil negara.
Menurutnya, persoalan sampah juga sangat berkaitan dengan sektor pariwisata yang menjadi salah satu motor penggerak ekonomi nasional. Lingkungan yang bersih dan tertata dinilai sebagai syarat mutlak bagi pertumbuhan pariwisata.
“Pariwisata menyerap lapangan kerja paling cepat dan paling banyak. Tapi tidak mungkin wisata berkembang kalau lingkungannya kotor dan jorok,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga mengumumkan peluncuran Gerakan Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, dan Indah). Gerakan ini diharapkan mampu membangun budaya bersih dan peduli lingkungan secara masif, mulai dari kantor pemerintahan, sekolah, hingga kawasan permukiman masyarakat.
Selain itu, Presiden turut menyoroti persoalan estetika kota, termasuk maraknya spanduk dan baliho yang merusak keindahan tata ruang.
Menanggapi arahan Presiden, Walikota Batam Amsakar Achmad menyatakan kesiapan penuh Pemerintah Kota Batam untuk mendukung dan menyukseskan Gerakan Indonesia ASRI. Ia menegaskan, sebagai kota industri dan pariwisata, Batam memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga kebersihan dan kualitas lingkungan.
“Batam siap bergerak bersama pemerintah pusat. Kami akan memperkuat kolaborasi lintas sektor, meningkatkan peran masyarakat, serta mendorong pengelolaan sampah yang lebih terpadu dan berkelanjutan,” ujar Amsakar.
Amsakar juga menegaskan bahwa persoalan sampah telah menjadi perhatian serius sejak awal kepemimpinannya bersama Wakil Walikota Li Claudia Chandra. Penanganan sampah bahkan masuk sebagai salah satu dari 15 program prioritas Pemerintah Kota Batam.
“Penanganan sampah merupakan satu dari 15 program prioritas yang wajib kami tuntaskan selama kepemimpinan kami bersama Ibu Li Claudia,” tegasnya.
Ia menambahkan, langkah-langkah yang dilakukan Pemko Batam sejauh ini telah sejalan dengan arahan Presiden. Selain penguatan pengelolaan sampah, Pemko Batam juga telah melakukan penertiban baliho dan spanduk, pembentukan 64 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, serta berbagai program strategis lainnya.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan bahwa Rakornas 2026 merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto untuk menyatukan langkah pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan program strategis nasional. Rakornas ini juga menjadi tahun kedua implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.
Rakornas 2026 diikuti sekitar 4.487 peserta yang terdiri atas pimpinan kementerian dan lembaga, gubernur, bupati, wali kota, pimpinan DPRD, serta unsur Forkopimda dari seluruh Indonesia. Tahun ini, Kementerian Dalam Negeri mengusung tema “Sinergi Pusat dan Daerah dalam Implementasi Program Prioritas Presiden Menuju Indonesia Emas 2045.” (SN)
Editor : Emha
Penulis
