Batam (SN) – Pembangunan infrastruktur publik hingga kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi fokus pembahasan dalam kunjungan kerja Komisi D DPRD Provinsi DKI Jakarta ke DPRD Kota Batam, Kamis (5/11/2026).
Rombongan yang dipimpin Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Hj. Yuke Yurike, ST., MT., bersama Wakil Ketua Komisi Muhammad Idris dan sejumlah anggota, diterima langsung oleh Wakil Ketua III DPRD Kota Batam, Muhammad Yunus Muda, SE., di Ruang Rapat Pimpinan DPRD Kota Batam.
Dalam pertemuan tersebut, Muhammad Yunus menyambut hangat kedatangan rombongan wakil rakyat dari Ibu Kota. Ia mengapresiasi dipilihnya Kota Batam sebagai salah satu daerah tujuan kunjungan kerja, sekaligus membuka ruang diskusi dan berbagi pengalaman terkait pembangunan infrastruktur.
Menurut Yunus, meskipun DKI Jakarta memiliki perkembangan pembangunan yang jauh lebih pesat, Batam mempunyai karakteristik tersendiri, terutama dengan keberadaan Badan Pengusahaan (BP) Batam dan statusnya sebagai kawasan khusus.
“Kami ucapkan terima kasih sudah berkunjung dan selamat datang ke Batam. Dari aspek pembangunan tentu DKI Jakarta sebagai daerah pusat jauh lebih pesat. Namun, beberapa aspek pembangunan di Batam dengan keberadaan BP Batam dan status sebagai kawasan khusus tentu berbeda, sehingga dapat didiskusikan bersama,” ungkapnya.
Sejumlah anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta kemudian menggali informasi mengenai arah kebijakan dan prioritas pembangunan infrastruktur di Batam. Mereka juga menyoroti sejauh mana pembangunan sarana dan prasarana publik dapat memberikan kontribusi terhadap PAD.
Menanggapi hal tersebut, Yunus menjelaskan bahwa pembangunan infrastruktur di Batam memiliki pembagian kewenangan antara Pemerintah Kota (Pemko) Batam dan BP Batam.
BP Batam, kata dia, berperan dalam pembangunan infrastruktur strategis, mulai dari jalan-jalan utama, pelabuhan laut, bandar udara hingga sarana kebutuhan umum seperti penyediaan air bersih.
Sementara itu, Pemko Batam lebih banyak menangani pembangunan infrastruktur di kawasan permukiman, termasuk wilayah hinterland.
Terkait kontribusi infrastruktur terhadap PAD, Yunus menyebut sektor Penerangan Jalan Umum (PJU) menjadi salah satu penyumbang terbesar.
“Untuk infrastruktur yang menghasilkan PAD, yang paling besar itu sektor Penerangan Jalan Umum (PJU),” jelasnya.
Pertemuan berlangsung hangat dan interaktif. Kedua lembaga legislatif tersebut saling bertukar pandangan mengenai kebijakan pembangunan infrastruktur, pembagian kewenangan, hingga berbagai tantangan yang dihadapi dalam merealisasikan pembangunan yang merata dan sesuai kebutuhan masyarakat.
Yunus juga memanfaatkan kesempatan tersebut untuk berbagi pengalaman mengenai sejumlah kendala pembangunan infrastruktur yang dihadapi Kota Batam, sehingga dapat menjadi bahan perbandingan dan pembelajaran bersama.
Melalui kunjungan kerja ini, diharapkan terbangun komunikasi dan sinergi antarlembaga legislatif, sekaligus memperkaya wawasan dalam merumuskan kebijakan pembangunan infrastruktur publik yang lebih efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Kegiatan ditutup dengan sesi foto bersama Wakil Ketua III DPRD Kota Batam Muhammad Yunus Muda dan rombongan Komisi D DPRD Provinsi DKI Jakarta. (***)
Penulis
