Jakarta (SN) – Ketua Panitia Khusus (Pansus) RUU Daerah Kepulauan DPR RI, Mercy Chriesty Barends, menyoroti paradoks yang terjadi di sejumlah daerah kepulauan di Indonesia. Di tengah tingginya pertumbuhan ekonomi yang bahkan melampaui rata-rata nasional, masyarakat di wilayah tersebut justru masih bergulat dengan kemiskinan.
Hal itu disampaikan Mercy dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Pansus RUU Daerah Kepulauan bersama sejumlah pakar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/7/2026), sebagaimana dikutip dari laman resmi DPR RI.
BACA JUGA : RUU Daerah Kepulauan Diminta Jadi Solusi Nyata bagi Wilayah 3T dan Perbatasan
Menurut Mercy, capaian pertumbuhan ekonomi di sejumlah provinsi kepulauan seperti Maluku Utara, Sulawesi Tenggara, dan Kepulauan Riau tidak mencerminkan kondisi ekonomi masyarakat di tingkat akar rumput.
“Maluku Utara saat ini mencatat pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia, mencapai 19,64 persen. Sulawesi Tenggara berada di atas pertumbuhan ekonomi nasional, sekitar 6 hingga 7 persen, begitu juga Kepulauan Riau yang tumbuh sekitar 7 sampai 8 persen,” ujarnya.
Namun, politisi Fraksi PDI Perjuangan itu menegaskan bahwa tingginya angka pertumbuhan tersebut lebih banyak didorong oleh proyek-proyek ekstraktif berskala besar, seperti pertambangan nikel, migas, dan industri lainnya, yang belum memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di sekitarnya.
“Pertumbuhan ekonomi makro ini tidak beririsan langsung dengan pertumbuhan ekonomi mikro. Daerah-daerah itu tumbuh karena proyek-proyek ekstraktif, baik tambang, nikel, lifting minyak dan gas, dan sebagainya. Tetapi masyarakat kecil tidak mendapatkan apa-apa. Bahkan yang terjadi justru kemiskinan akut karena tidak ada distribusi keadilan dari proyek-proyek besar nasional tersebut,” tegas Mercy.
BACA JUGA : Daya Tampung Jadi Sorotan, DPRD Kepri Minta Tak Ada Anak Gagal Sekolah Akibat SPMB
Ia mencontohkan Sulawesi Tenggara yang saat ini menjadi lokasi sedikitnya 10 Proyek Strategis Nasional (PSN). Meski menjadi pusat investasi, masyarakat di sekitar kawasan proyek masih banyak yang hidup dalam keterbatasan.
Kondisi tersebut, lanjut Mercy, menunjukkan adanya anomali pembangunan di wilayah kepulauan. Karena itu, ia menilai penyusunan Rancangan Undang-Undang Daerah Kepulauan tidak dapat menggunakan pendekatan maupun indikator yang sama dengan daerah daratan.
Menurut legislator dari Daerah Pemilihan Maluku itu, wilayah kepulauan memiliki karakteristik yang sangat berbeda, mulai dari kondisi geografis, aksesibilitas, hingga tantangan pembangunan yang tidak bisa diukur hanya melalui indikator ekonomi konvensional.
“Ini memang anomali yang kami alami di pulau-pulau kecil dan daerah kepulauan. Kalau menggunakan pendekatan dan variabel yang sama seperti daerah daratan, persoalan yang sebenarnya tidak akan pernah ditemukan. Daerah kepulauan memiliki karakteristik yang sangat khas dan unik, sehingga membutuhkan indikator yang berbeda dalam perumusan kebijakan,” pungkasnya.
Mercy berharap RUU Daerah Kepulauan nantinya mampu menghadirkan kebijakan yang lebih berkeadilan, sehingga kekayaan sumber daya alam di wilayah kepulauan tidak hanya meningkatkan angka pertumbuhan ekonomi nasional, tetapi juga benar-benar berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat. (***)
Penulis
