Tanjungpinang (SN) – Pelaksanaan Sensus Ekonomi (SE) 2026 di Provinsi Kepulauan Riau resmi dimulai. Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, menjadi responden perdana saat menerima kunjungan petugas lapangan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kepulauan Riau di kediamannya di Tanjungpinang, Senin (15/6/2026).
Kegiatan tersebut menjadi penanda dimulainya pendataan Sensus Ekonomi 2026 di seluruh wilayah Kepulauan Riau yang akan berlangsung hingga 31 Agustus 2026. Dalam pelaksanaannya, petugas lapangan didampingi langsung oleh Kepala BPS Provinsi Kepulauan Riau, Toto Haryanto Silitonga, bersama jajaran.
Kehadiran Gubernur Ansar sebagai responden pertama sekaligus menunjukkan dukungan penuh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau terhadap pelaksanaan sensus yang menjadi agenda nasional tersebut.
Sensus Ekonomi 2026 merupakan pendataan berskala nasional yang bertujuan memperoleh gambaran terkini mengenai kondisi ekonomi masyarakat dan dunia usaha. Pendataan tidak hanya menyasar rumah tangga, tetapi juga berbagai aktivitas usaha mulai dari usaha rumah tangga, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), hingga perusahaan besar.
Menariknya, cakupan sensus kali ini juga menjangkau pelaku usaha berbasis digital. Kreator konten yang memperoleh penghasilan dari platform digital seperti TikTok dan media sosial lainnya turut menjadi bagian dari sasaran pendataan.
Sebagai tanda telah mengikuti proses sensus, petugas BPS melakukan penempelan stiker Sensus Ekonomi 2026 di kediaman Gubernur Ansar Ahmad.
Kepala BPS Kepri, Toto Haryanto Silitonga, menegaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 menjadi instrumen penting untuk menghasilkan data ekonomi yang akurat dan mutakhir sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan, baik di tingkat daerah maupun nasional.
“Yang didata bukan hanya unit usaha, tetapi juga rumah tangga. Dari pimpinan tertinggi hingga masyarakat umum, seluruh pelaku ekonomi di Kepulauan Riau dan Indonesia akan menjadi bagian dari pendataan ini,” ujarnya.
Menurut Toto, sebelum sensus dilaksanakan, BPS telah memiliki direktori sekitar 197 ribu unit usaha di Kepulauan Riau. Melalui Sensus Ekonomi 2026, data tersebut akan diperbarui untuk mengetahui jumlah usaha yang masih aktif sekaligus memotret perkembangan dunia usaha terkini.
“Mulai dari usaha rumah tangga, usaha mikro, kecil, menengah hingga usaha besar akan menjadi sasaran pendataan. Termasuk masyarakat yang berusaha dari rumah, pedagang keliling, hingga pelaku usaha digital seperti pembuat konten yang menghasilkan pendapatan dari berbagai platform,” jelasnya.
Untuk memastikan pelaksanaan sensus berjalan optimal, BPS menyiapkan sejumlah inovasi dan strategi pengawasan. Salah satunya melalui dashboard monitoring yang memungkinkan pemantauan kinerja petugas lapangan secara real time.
Selain itu, proses pendataan juga didukung aplikasi digital bernama FASIH yang memungkinkan seluruh data yang dikumpulkan petugas dipantau secara langsung. Dengan sistem tersebut, capaian target pendataan maupun kualitas data yang masuk dapat terukur dengan lebih baik.
“Dari aplikasi itu kami dapat melihat capaian target pendataan sekaligus memantau kualitas data yang masuk dari lapangan,” kata Toto.
BPS Kepri juga menerapkan inovasi SPSS atau Satu Pegawai Satu SLS (Satuan Lingkungan Setempat). Melalui program ini, setiap pegawai BPS bertanggung jawab mengawal dan memantau satu wilayah tertentu guna memastikan proses pendataan berjalan sesuai target.
“Beban pekerjaan tidak hanya berada pada petugas mitra di lapangan, tetapi juga menjadi tanggung jawab seluruh pegawai BPS yang ikut melakukan pengawasan dan pendampingan,” tambahnya.
Sementara itu, Gubernur Ansar Ahmad mengajak seluruh masyarakat Kepulauan Riau untuk berpartisipasi aktif menyukseskan Sensus Ekonomi 2026 dengan menerima petugas sensus dan memberikan informasi yang benar, jujur, serta lengkap.
Menurutnya, data yang akurat menjadi fondasi penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran, terutama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Saya mengajak seluruh masyarakat Kepulauan Riau untuk berpartisipasi aktif menyukseskan Sensus Ekonomi 2026. Terimalah petugas sensus yang datang dan berikan data yang benar serta lengkap, karena data yang akurat akan menjadi dasar penting dalam merumuskan kebijakan pembangunan ekonomi yang lebih baik bagi daerah dan masyarakat,” ujar Ansar. (***)
Penulis
