Tanjungpinang (SN) – Kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Kepulauan Riau menjadi sorotan utama dalam rapat koordinasi yang digelar Pemerintah Provinsi Kepri di Balairung Raja Ali Kelana, Kantor Gubernur, Selasa (5/5/2026). Forum ini menegaskan urgensi pembenahan kinerja BUMD sebagai kunci peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Rapat yang dipimpin Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Nyanyang Haris Pratamura, itu dihadiri jajaran direksi dan komisaris BUMD dari seluruh kabupaten/kota. Fokus pembahasan diarahkan pada evaluasi capaian kinerja, khususnya indikator return on asset (ROA) yang dinilai belum optimal di sejumlah perusahaan daerah.
Dalam pemaparannya, Nyanyang menegaskan bahwa kinerja BUMD tidak bisa lagi berjalan secara biasa-biasa saja. Ia meminta seluruh BUMD melakukan lompatan kinerja yang terukur dan berdampak langsung terhadap pendapatan daerah.
“BUMD harus menunjukkan kinerja nyata. Ukurannya jelas, salah satunya melalui capaian ROA. Jika ini tidak tercapai, maka kontribusi terhadap PAD juga tidak maksimal,” tegasnya.
Ia mengungkapkan, hasil evaluasi sementara menunjukkan masih adanya BUMD yang belum mampu memenuhi target kinerja. Hal ini menjadi sinyal kuat bahwa pembenahan harus segera dilakukan, baik dari sisi manajemen, operasional, maupun strategi bisnis.
Menurutnya, salah satu akar persoalan terletak pada belum seragamnya sistem pelaporan dan lemahnya disiplin dalam penyampaian data. Padahal, laporan yang akurat dan tepat waktu menjadi dasar penting dalam menilai performa dan menentukan arah kebijakan.
“Kita butuh data yang valid untuk mengukur kinerja. Tanpa itu, sulit melakukan evaluasi yang objektif,” ujarnya.
Nyanyang juga menekankan pentingnya efisiensi dan profesionalisme dalam pengelolaan BUMD. Ia mendorong penerapan prinsip good corporate governance agar perusahaan daerah mampu bersaing dan menghasilkan keuntungan yang optimal.
Selain itu, penguatan sumber daya manusia dinilai menjadi faktor krusial dalam meningkatkan kinerja. BUMD, kata dia, harus diisi oleh tenaga profesional yang mampu membaca peluang usaha dan menjalankan strategi bisnis secara tepat.
Di tengah tekanan fiskal daerah yang semakin ketat, optimalisasi kinerja BUMD menjadi kebutuhan mendesak.
Pemprov Kepri berharap BUMD dapat menjadi tulang punggung baru dalam menopang pendapatan daerah. “Kalau BUMD sehat dan produktif, maka PAD akan ikut meningkat. Ini yang sedang kita dorong bersama,” katanya.
Sebagai tindak lanjut, pemerintah akan menggelar rapat teknis lanjutan untuk merumuskan langkah konkret, termasuk kemungkinan restrukturisasi bagi BUMD yang dinilai tidak optimal.
“Tidak menutup kemungkinan ada langkah-langkah strategis yang diambil. Tujuannya satu, memastikan BUMD benar-benar berkontribusi terhadap ekonomi daerah,” tutup Nyanyang. (***)













