Batam (SN) – Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Nyanyang Harus Pratamura, menegaskan kembali urgensi penguatan sistem keamanan maritim nasional saat menghadiri peresmian Markas Komando (Mako) Zona Bakamla Barat, Tengah, dan Timur yang digelar di kawasan Jembatan IV, Pulau Setokok, Barelang, Kota Batam, Kamis (23/4/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Nyanyang menyampaikan apresiasi atas kehadiran Kepala Bakamla RI, Laksamana Madya TNI Dr. Irvansyah, S.H., M.Tr.Opsla., C.H.R.M.P., beserta jajaran di Provinsi Kepulauan Riau. Ia menilai peresmian tiga Mako ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat sistem keamanan laut, khususnya di wilayah perbatasan strategis Indonesia.
“Provinsi Kepulauan Riau secara geografis terdiri dari sekitar 98 persen wilayah laut, dengan 2.028 pulau dan 22 di antaranya merupakan pulau terdepan. Posisi ini menjadikan Kepri sebagai pintu gerbang utara NKRI sekaligus berada di jalur strategis perdagangan internasional Selat Malaka,” ujar Nyanyang.
Kondisi tersebut, lanjutnya, di satu sisi membuka peluang ekonomi yang sangat besar, namun di sisi lain juga menghadirkan tantangan serius. Mulai dari pelanggaran wilayah, praktik illegal fishing, penyelundupan, hingga berbagai ancaman keamanan maritim lainnya yang membutuhkan pengawasan ketat dan berkelanjutan.
Karena itu, keberadaan Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI dinilai sangat vital dalam menjaga stabilitas dan keselamatan perairan nasional, sekaligus memperkuat koordinasi lintas sektor dalam penanganan isu-isu maritim.
Nyanyang juga menegaskan bahwa pembangunan Mako Zona Bakamla Barat, Tengah, dan Timur merupakan langkah strategis dalam memperkokoh infrastruktur keamanan maritim Indonesia. Fasilitas ini diharapkan menjadi pusat komando, pengendalian operasi, serta koordinasi berbagai unsur yang terlibat di laut.
“Dengan adanya Mako ini, diharapkan setiap potensi gangguan keamanan di laut dapat direspons lebih cepat, tepat, dan terukur,” tegasnya.
Lebih jauh, ia memaparkan sejumlah langkah strategis yang telah dilakukan Pemerintah Provinsi Kepri, termasuk penguatan sinergi bersama Forkopimda serta pemberian insentif sejak 2024 bagi personel TNI-Polri yang bertugas di pulau-pulau terluar.
Kolaborasi antara Pemprov Kepri dan Bakamla Zona Barat, menurutnya, juga telah memberikan dampak nyata terhadap pembangunan daerah. Hal itu tercermin dari pertumbuhan ekonomi Kepri pada 2025 yang mencapai 6,94 persen tertinggi di Sumatera dan peringkat ketiga nasional.
Tak hanya itu, Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) Kepri juga mengalami peningkatan menjadi 83,68 poin pada 2025, naik dari 82,21 poin pada tahun sebelumnya.
“Capaian ini menunjukkan bahwa stabilitas keamanan yang terjaga berdampak langsung pada meningkatnya investasi, lancarnya arus logistik, serta pertumbuhan ekonomi masyarakat, khususnya di wilayah pesisir,” ungkap Nyanyang.
Menutup sambutannya, ia menyampaikan selamat atas diresmikannya Mako Zona Bakamla Barat, Tengah, dan Timur, sekaligus memberikan apresiasi kepada jajaran Bakamla RI atas komitmen menjaga kedaulatan maritim Indonesia.
“Kami berharap sinergi yang telah terbangun dapat terus diperkuat demi mewujudkan laut Indonesia yang aman, berdaulat, dan berkelanjutan,” tutupnya. (***)
Penulis
