Tanjungpinang (SN) – Walikota Tanjungpinang, Lis Darmansyah, menegaskan pentingnya pembaruan data kependudukan yang akurat dan terintegrasi hingga ke tingkat kecamatan dan kelurahan. Hal itu disampaikannya dalam rapat koordinasi bersama camat dan lurah di Kantor Walikota, Rabu (15/4/2026).
“Data kependudukan kita selama ini belum sinkron karena bersumber dari berbagai instansi. Ini harus segera diperbarui agar sesuai dengan kondisi di lapangan,” tegas Lis.
Ia menjelaskan, ketidaksamaan data dari Disdukcapil, Kemendagri, dan BPS berdampak pada berbagai program pemerintah, mulai dari penyaluran bantuan sosial hingga layanan publik.
“Jumlah penduduk kita tidak pernah benar-benar sama. Bahkan data e-KTP pun belum sinkron. Ini yang perlu kita benahi supaya semuanya jelas,” ujarnya.
Lis meminta camat dan lurah melakukan pembaruan data secara menyeluruh, tidak hanya jumlah penduduk, tetapi juga jenis kelamin, komposisi suku, serta kepemilikan e-KTP.
“Ke depan kita akan menggunakan satu sistem data terpadu atau single data entry, sehingga semua program mengacu pada data yang sama,” katanya.
Melalui program Kartu Bima Sakti, lanjutnya, seluruh data kependudukan akan terhubung dalam satu sistem berbasis teknologi biometrik.
“Pelayanan kepada masyarakat nantinya akan lebih cepat dan praktis. Tidak perlu lagi manual, cukup lewat pemindaian data,” jelas Lis.
Ia menambahkan, data yang akurat akan membuat penyaluran bantuan sosial lebih tepat sasaran, mengurangi data ganda, dan memudahkan pemantauan perubahan data penduduk.
Sementara itu, Wakil Walikota Tanjungpinang Raja Ariza mengingatkan camat dan lurah agar lebih memahami kondisi wilayah masing-masing.
“Camat dan lurah harus tahu persoalan masyarakatnya dan cepat tanggap. Kita ingin kepemimpinan di wilayah itu inovatif, adaptif, dan komunikatif,” ujarnya.
Ia juga mendorong pemanfaatan teknologi di tingkat kecamatan dan kelurahan, termasuk penggunaan sistem digital dan transaksi non-tunai.
“Dengan sistem digital, penerimaan daerah lebih jelas dan pengawasan data juga lebih baik,” tambahnya.
Dalam rapat tersebut, juga dibahas optimalisasi potensi pendapatan daerah, seperti pajak, retribusi parkir, menara telekomunikasi, dan papan reklame yang diminta untuk segera diperbarui dan diidentifikasi datanya. (***)
Penulis
