Tanjungpinang (SN) – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) 2026 di Tanjungpinang, Senin (6/4/2026), sebagai langkah awal penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027. Forum ini menjadi ajang menyelaraskan program pusat dan daerah sekaligus menyerap aspirasi berbagai pemangku kepentingan.
Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, dalam sambutannya mengapresiasi kinerja pembangunan Kepri yang dinilai impresif.
“Pertumbuhan ekonomi Kepri pada 2025 mencapai 7,89 persen peringkat keempat nasional dengan inflasi terkendali di 3,54 persen. Bahkan, Kabupaten Kepulauan Anambas mencatat pertumbuhan hingga 17,36 persen,” katanya.
Tak hanya itu lanjutnya, tingkat pengangguran berhasil ditekan dari 7,07 persen pada 2020 menjadi 4,85 persen pada 2025. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kepri juga mencapai 80,53, termasuk yang tertinggi di Indonesia. Dari sisi fiskal, Kepri dinilai kuat karena Pendapatan Asli Daerah (PAD) melampaui transfer pusat.
Meski demikian, Bima mengingatkan pentingnya optimalisasi belanja daerah agar pertumbuhan ekonomi semakin merata. Ia juga menyoroti tantangan global seperti ketegangan geopolitik, perlambatan ekonomi dunia, hingga potensi kenaikan harga energi.
Menurutnya, untuk keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah, dibutuhkan empat kunci utama, konsistensi visi pembangunan, kemandirian ekonomi, kepemimpinan efektif, serta kolaborasi dan inovasi.
“Untuk itu, pentingnya kesinambungan kebijakan dari era Joko Widodo ke Prabowo Subianto, terutama dalam hilirisasi dan pembangunan infrastruktur,” ujarnya.
Selain itu, ia menegaskan pentingnya kekompakan antara kepala daerah dan legislatif, serta mendorong optimalisasi program prioritas nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan penguatan Koperasi Desa Merah Putih.
Sementara itu, Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, menegaskan bahwa arah pembangunan 2027 harus terintegrasi, berkelanjutan, dan menjawab kebutuhan masyarakat.
“Di sektor pendidikan, Pemprov berkomitmen memperluas beasiswa, memperkuat pendidikan vokasi, serta meningkatkan kesejahteraan guru. Di bidang kesehatan, program beasiswa kedokteran, jaminan kesehatan daerah, dan peningkatan fasilitas rumah sakit terus didorong,” tuturnya.
Pada sektor ekonomi jelasnya, fokus diarahkan pada penguatan UMKM, subsidi bunga nol persen, serta dukungan bagi petani dan nelayan. Sementara di bidang infrastruktur, pemerintah akan melanjutkan pembangunan konektivitas antarwilayah, program listrik desa “Kepri Terang”, penyediaan air bersih, hingga penataan permukiman.
“Perlindungan sosial juga menjadi perhatian, termasuk jaminan ketenagakerjaan bagi nelayan, petani, dan pekerja informal, serta insentif bagi perangkat desa,” ujarnya.
Gubernur juga memaparkan capaian positif, seperti penurunan stunting menjadi 15 persen dan cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang mencapai 98,43 persen, sehingga Kepri meraih penghargaan UHC kategori Pratama.
Di bidang budaya, revitalisasi Pulau Penyengat sebagai pusat sejarah bahasa Melayu terus dilanjutkan, termasuk pembangunan museum dan monumen bahasa nasional.
Menutup acara, Pemprov Kepri mengajak seluruh pihak berpartisipasi aktif dalam pembangunan daerah. Kegiatan juga diakhiri dengan pemberian penghargaan kepada kabupaten/kota atas capaian Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) sebagai bentuk apresiasi kinerja pengelolaan keuangan. (***)
Penulis
