Jakarta (SN) – Eskalasi konflik geopolitik di kawasan Timur Tengah mulai menimbulkan kekhawatiran terhadap sektor pariwisata Indonesia. Ketegangan tersebut dinilai berpotensi memengaruhi mobilitas wisatawan internasional sekaligus mengganggu konektivitas penerbangan global.
Menteri Pariwisata, Widiyanti Putri Wardhana, mengingatkan bahwa industri pariwisata sangat bergantung pada kelancaran pergerakan manusia lintas negara. Ketika mobilitas itu terganggu—baik oleh faktor logistik, ekonomi, maupun geopolitik dampaknya akan langsung terasa pada sektor wisata.
“Pariwisata pada hakikatnya sangat bergantung pada kelancaran mobilitas antarnegara. Ketika mobilitas tersebut terganggu, sektor pariwisata juga akan terdampak,” ujar Widiyanti dalam webinar “Tourism Under Fire: Menyoroti Kerentanan Sektor Wisata Akibat Eskalasi Konflik Perang Internasional” yang digelar Ikatan Alumni NHI Bandung, yang diikuti Gubernur Kepri Ansar Ahmad, Senin (16/3/2026).
Menurutnya, kawasan Timur Tengah memiliki peran strategis dalam jaringan penerbangan global. Wilayah ini menjadi hub penting yang menghubungkan wisatawan dari Eropa dan Amerika menuju berbagai destinasi di Asia, termasuk Indonesia.
Namun dalam beberapa waktu terakhir, meningkatnya ketegangan geopolitik membuat sejumlah maskapai harus menyesuaikan rute penerbangan jarak jauh untuk menghindari wilayah udara tertentu. Perubahan rute tersebut berpotensi meningkatkan biaya perjalanan sekaligus memengaruhi minat wisatawan untuk berkunjung.
Padahal, sebelum ketegangan geopolitik meningkat, sektor pariwisata Indonesia tengah menunjukkan tren pemulihan yang sangat positif.
Sepanjang 2025, Indonesia mencatat 15,39 juta kunjungan wisatawan mancanegara, meningkat 10,8 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Capaian ini menghasilkan devisa pariwisata sebesar 18,27 miliar dolar AS.
“Ini menunjukkan bahwa sektor pariwisata kita sedang berada pada momentum pemulihan yang sangat baik pascapandemi,” kata Widiyanti.
Ia menambahkan, wisatawan dari kawasan Eropa, Timur Tengah, dan Amerika menyumbang lebih dari 3,3 juta kunjungan pada 2025. Meski hanya sekitar 21,7 persen dari total wisatawan mancanegara, kontribusi devisa dari kawasan tersebut mencapai 34,7 persen, menunjukkan tingginya nilai belanja wisatawan dari wilayah tersebut.
Kementerian Pariwisata memperkirakan eskalasi konflik di Timur Tengah berpotensi memengaruhi sekitar 4.700 hingga 5.500 kunjungan wisatawan mancanegara per hari. Jika hal ini terjadi, potensi kerugian ekonomi diperkirakan mencapai Rp157,9 miliar hingga Rp184,8 miliar per hari.
“Dampaknya tidak hanya dirasakan di tingkat nasional, tetapi juga pada sektor turunan seperti akomodasi, restoran, transportasi wisata, hingga pelaku UMKM di destinasi wisata,” jelasnya.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan pemerintah terus mewaspadai dampak konflik geopolitik terhadap industri pariwisata nasional.
Menurutnya, konflik yang melibatkan Iran, Amerika Serikat, dan Israel berpotensi menekan arus wisatawan mancanegara ke Indonesia.
“Pemerintah memproyeksikan potensi kehilangan sekitar 5.500 wisatawan mancanegara per hari dengan potensi kehilangan devisa mencapai Rp184,8 miliar per hari jika situasi ini tidak dimitigasi dengan baik,” ujar Airlangga.
Padahal selama ini sektor pariwisata menjadi salah satu motor penggerak ekonomi nasional. Pada 2025, kontribusi sektor ini terhadap perekonomian mencapai Rp945,7 triliun atau sekitar 3,97 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Selain menghasilkan devisa sebesar 18,91 miliar dolar AS, sektor pariwisata juga menjadi sumber penghidupan bagi sekitar 25,91 juta tenaga kerja di Indonesia.
Di sisi lain, tekanan terhadap industri penerbangan internasional mulai terasa. Berdasarkan laporan pengelola bandara hingga 10 Maret 2026, terdapat gangguan pada sembilan rute internasional yang memengaruhi mobilitas sekitar 47.000 penumpang.
“Situasi ini semakin kompleks dengan meningkatnya harga avtur yang turut menekan biaya operasional penerbangan,” kata Airlangga.
Meski demikian, pemerintah menyiapkan berbagai langkah strategis untuk menjaga daya saing pariwisata Indonesia. Di antaranya melalui perluasan kebijakan bebas visa kunjungan, penguatan pasar wisata domestik, serta berbagai stimulus transportasi menjelang libur Lebaran.
Stimulus tersebut meliputi diskon tiket pesawat rata-rata 18 persen, serta diskon transportasi laut dan kereta api sekitar 30 persen.
Pemerintah juga terus memperkuat promosi Indonesia sebagai destinasi wisata yang aman dan terjangkau. Selain itu, pengembangan destinasi bagi digital nomad juga didorong di sejumlah wilayah seperti Jakarta, Kepulauan Riau, dan Bali.
“Kolaborasi dan sinergi seluruh pemangku kepentingan sangat penting untuk memastikan pariwisata Indonesia tetap tangguh dan mampu beradaptasi menghadapi berbagai gejolak geopolitik global,” tutup Airlangga. (***)
Penulis
