Batam (SN) – Ketegangan geopolitik di Timur Tengah mulai menekan sektor manufaktur Kepri, terutama di kawasan industri Batam dan Bintan.
Wakil Gubernur Kepulauan Riau (Wagub Kepri), Nyanyang Haris Pratamura, menyebut volatilitas permintaan ekspor dari pasar utama membuat investor lebih berhati-hati menanamkan modal di kawasan perdagangan bebas Batam-Bintan-Karimun.
Menurut Nyanyang, gejolak itu memengaruhi kinerja industri yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi Kepulauan Riau.
“Volatilitas permintaan ekspor dari Amerika Serikat, Eropa, dan Tiongkok membuat dunia usaha semakin selektif dalam melakukan investasi di kawasan perdagangan bebas Batam-Bintan-Karimun,” kata Nyanyang di Batam, Kamis, 5 Maret 2026.
Nyanyang menjelaskan, dalam satu tahun terakhir perekonomian Kepri menghadapi tekanan dari dinamika global. Perlambatan ekonomi dunia, fragmentasi perdagangan internasional, serta lonjakan inflasi pangan global memengaruhi stabilitas permintaan ekspor.
Kawasan industri di Batam, Bintan, dan Karimun selama ini bergantung pada ekspor produk manufaktur seperti elektronik, komponen industri, hingga produk galangan kapal.
“Ketika permintaan global melemah, aktivitas produksi ikut terpengaruh,” sebutnya.
Selain tekanan ekonomi global, perubahan iklim juga menambah tantangan pembangunan di wilayah kepulauan. Nyanyang menilai ancaman perubahan iklim di Kepri meningkatkan kerentanan kawasan pesisir, mulai dari abrasi pantai, cuaca ekstrem, hingga potensi banjir rob.
Di tengah tekanan global, sejumlah indikator ekonomi Kepulauan Riau masih menunjukkan tren positif. Pada Triwulan IV 2025, pertumbuhan ekonomi Kepri mencapai 6,94 persen secara year on year.
“Angka ini tertinggi di Sumatera dan peringkat ketiga secara nasional,” ujar Nyanyang.
Pemerintah Provinsi Kepri (Pemprov Kepri) juga mencatat kenaikan PDRB per kapita Kepri dari Rp123,46 juta pada 2020 menjadi Rp161,42 juta pada 2024.
Selain itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kepri 2025 mencapai 80,53. Angka tersebut menempatkan Kepri dalam kategori sangat tinggi dan berada di peringkat ketiga nasional.
Pemerintah daerah juga berhasil menekan tingkat kemiskinan di Kepri hingga 4,26 persen, salah satu yang terendah di Indonesia.
Meski indikator makro menunjukkan kinerja positif, pemerintah daerah tetap mewaspadai sejumlah isu strategis pembangunan Kepri.
Nyanyang menilai pemerintah perlu mempercepat peningkatan kualitas sumber daya manusia, mengoptimalkan potensi ekonomi maritim, serta memperluas pemerataan pembangunan infrastruktur antarwilayah.
Selain itu, pemerintah juga menaruh perhatian pada penanganan kemiskinan, pengurangan pengangguran, peningkatan kualitas layanan publik, serta pemajuan budaya Melayu sebagai identitas daerah.
“Dengan terus mengedepankan kolaborasi yang berkualitas, berbagai tantangan pembangunan tersebut insyaallah dapat kita selesaikan bersama,” kata Nyanyang.
Penulis
