Batam (SN) — Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan pesan tegas kepada para kepala daerah.
Tito mengatakan, kunci kemajuan daerah terletak pada kualitas sumber daya manusia (SDM) dan kemandirian fiskal. Ia meminta pemerintah daerah tidak terus bergantung pada dana Transfer ke Daerah (TKD), tetapi mulai membangun kekuatan ekonomi sendiri.
Pesan itu Tito sampaikan saat menutup Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVII Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) di Hotel Aston Batam, Kepulauan Riau, Selasa, 20 Januari 2026. Rakernas tersebut mengusung tema “Wujudkan Asta Cita untuk Daerah yang Sejahtera”.
SDM Jadi Fondasi Daya Saing Daerah
Tito menegaskan, penguatan human capital menjadi fondasi utama agar daerah mampu bersaing dan berkontribusi pada kemajuan Indonesia. Menurut dia, kualitas SDM menentukan arah pembangunan, jauh melampaui faktor kekayaan sumber daya alam.
Ia mencontohkan Singapura sebagai negara dengan keterbatasan sumber daya alam, tetapi mampu tumbuh menjadi negara maju karena konsisten membangun kualitas manusianya.
“Negara dengan SDA terbatas bisa melompat jauh karena SDM-nya kuat,” ujar Tito.
Presiden Prabowo Dorong Ekonomi Kerakyatan
Dalam konteks nasional, Tito menyebut Presiden Prabowo Subianto telah lama mencermati paradoks Indonesia: negara kaya sumber daya alam, tetapi masih menghadapi masalah kemiskinan.
Dari pengamatan itu, Presiden Prabowo menyusun kebijakan ekonomi yang berpihak pada rakyat.
“Presiden Prabowo membalik konsep ekonomi kapitalisme liberal yang sepenuhnya diserahkan ke mekanisme pasar. Beliau mendorong ekonomi sosialis kerakyatan agar kesenjangan tidak semakin lebar,” kata Tito.
Program Pro-Rakyat Harus Digerakkan Daerah
Tito menegaskan, sejumlah program unggulan Presiden Prabowo harus dimanfaatkan secara maksimal oleh pemerintah daerah. Program tersebut antara lain Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), swasembada pangan, dan berbagai kebijakan pro-rakyat lainnya.
Menurut Tito, keberhasilan program nasional sangat bergantung pada kemampuan daerah dalam mengeksekusi dan menyesuaikannya dengan kebutuhan lokal.
“Daerah harus menjadikan program ini sebagai penggerak ekonomi dan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Jangan Andalkan APBD dan TKD
Dalam kesempatan itu, Tito juga menyampaikan optimisme terhadap masa depan ekonomi Indonesia. Ia merujuk proyeksi lembaga internasional seperti World Bank, International Monetary Fund (IMF), dan McKinsey yang menempatkan Indonesia sebagai calon kekuatan ekonomi besar dunia.
Namun, ia mengingatkan daerah tidak akan mengalami lompatan ekonomi jika hanya mengandalkan APBD dan TKD.
“Jangan bermimpi melompat kalau daerah hanya bergantung pada APBD, apalagi TKD. Lompatan akan terlihat jika sektor swasta hidup di daerah,” tegasnya.
Strategi Daerah Kurangi Ketergantungan TKD
Tito memaparkan sejumlah langkah konkret agar daerah lebih mandiri secara fiskal. Pemerintah daerah perlu mempercepat realisasi APBD, mengoptimalkan belanja agar lebih efisien, serta menciptakan inovasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa membebani masyarakat.
Selain itu, daerah perlu memanfaatkan program strategis nasional sebagai peluang pertumbuhan ekonomi dan membuka ruang lebih luas bagi investasi swasta melalui kemudahan perizinan.
Dengan strategi tersebut, Tito meyakini daerah mampu menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional.
Penulis: Zulfikar
