Batam (SN) – Pemerintah Kabupaten Bintan terus menegaskan komitmennya dalam memperkuat sinergi antara Pemerintah Pusat dan Daerah guna mendukung pelaksanaan agenda serta program nasional.
Komitmen tersebut kembali ditegaskan Bupati Bintan, Roby Kurniawan, usai menghadiri penutupan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVII Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) Tahun 2026 yang digelar di Ballroom Hotel Aston, Kota Batam, Selasa sore (20/1/2026).
Rakernas yang diikuti oleh 416 kabupaten dari seluruh Indonesia ini menjadi forum strategis bagi pemerintah daerah untuk merumuskan kebijakan serta program yang inovatif, adaptif, dan responsif terhadap berbagai tantangan pembangunan, termasuk dinamika dan isu global yang terus berkembang.
“Rakernas ini menjadi wadah penting untuk membangun ruang diskusi dan kolaborasi antardaerah, termasuk dengan Pemerintah Pusat. Harapan kita, melalui forum yang luar biasa ini dapat lahir rekomendasi-rekomendasi yang memberi manfaat nyata bagi setiap daerah. Kabupaten Bintan sendiri selalu siap membuka diri untuk berkolaborasi, terutama dalam mendukung agenda-agenda nasional,” ujar Roby usai penutupan Rakernas.
Rakernas XVII APKASI yang berlangsung sejak Minggu malam (18/1) tersebut turut dihadiri sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih. Di antaranya Menteri Sosial RI, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI, Kepala Badan Kepegawaian Nasional RI, serta Menteri Dalam Negeri RI yang secara resmi menutup rangkaian kegiatan Rakernas.
Dalam arahannya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyoroti sejumlah isu strategis nasional, salah satunya terkait optimalisasi peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Masih kita temukan BUMD yang bukannya menjadi penyumbang pendapatan daerah, justru masih bergantung pada APBD. Optimalisasi peran BUMD menjadi tantangan nyata agar mereka dapat mandiri dan memberikan kontribusi signifikan bagi penguatan ekonomi daerah melalui PAD,” tegas Tito.
Lebih lanjut, Mendagri juga mendorong seluruh kepala daerah untuk melakukan pemetaan dan identifikasi secara menyeluruh terhadap berbagai tantangan di wilayah masing-masing. Menurutnya, langkah tersebut penting agar solusi kebijakan yang dirumuskan dapat lebih tepat sasaran dan berdampak langsung, baik bagi pembangunan daerah maupun pembangunan nasional. (ADV-SN)
Editor : Emha
