Tanjungpinang (SN) – Ketersediaan beras menjadi isu sensitif di Kepulauan Riau. Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Nyanyang Haris Pratamura menegaskan, pasokan dan stabilitas harga bahan pokok—terutama beras—bukan sekadar urusan logistik, tetapi menyangkut langsung daya tahan ekonomi daerah dan kebutuhan dasar masyarakat.
Kepri bukan daerah penghasil beras. Dengan karakteristik wilayah laut mencapai 98 persen dan daratan hanya 2 persen, provinsi perbatasan ini sepenuhnya bergantung pada pasokan dari luar daerah, terutama Jawa Barat, Jawa Timur, dan sejumlah sentra produksi beras nasional lainnya.
“Kepri sangat tergantung pada daerah penghasil beras di luar wilayah. Karena itu, menjaga pasokan dan harga harus menjadi perhatian bersama,” ujar Nyanyang.
Wilayah Perbatasan, Konsumsi Tinggi
Letak geografis Kepri yang berbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia menjadikan provinsi ini sebagai salah satu destinasi wisata internasional utama. Arus manusia yang tinggi berdampak langsung pada konsumsi pangan.
Jumlah penduduk Kepri mencapai sekitar dua juta jiwa. Namun, konsumsi beras tidak hanya berasal dari warga lokal. Setiap tahun, hampir dua juta wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara masuk ke wilayah ini. Lonjakan konsumsi tersebut menambah tekanan terhadap pasokan beras.
Wakil Gubernur mencatat, kebutuhan beras di Kepulauan Riau mencapai sekitar 202 ribu ton per tahun, mencakup kebutuhan rumah tangga dan non-rumah tangga. Pasar Kepri juga didominasi permintaan beras premium, yang membuat fluktuasi harga lebih rentan terjadi.
Ancaman Distribusi di Wilayah Kepulauan
Masalah pasokan beras di Kepri tidak berhenti pada ketersediaan stok. Distribusi menjadi tantangan utama. Sebagai wilayah kepulauan, jalur utama distribusi sangat bergantung pada transportasi laut.
Pemerintah daerah menilai hambatan distribusi antarpulau, cuaca ekstrem, hingga biaya logistik berpotensi memicu lonjakan harga di tingkat konsumen jika tidak diantisipasi sejak dini.
“Kelancaran distribusi antarwilayah harus dijaga. Hambatan di jalur laut harus diantisipasi bersama,” kata Wagub.
Jelang Imlek, Ramadan, dan Idulfitri
Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memberi perhatian khusus pada momen-momen konsumsi tinggi, seperti Imlek, bulan Ramadan, dan Hari Raya Idulfitri. Pada periode tersebut, kebutuhan pangan—termasuk beras—diperkirakan meningkat signifikan.
Nyanyang mendorong kerja sama business to business yang berkelanjutan antara pelaku usaha, distributor, dan pemasok beras dari daerah penghasil. Pemerintah daerah siap memfasilitasi koordinasi lintas sektor agar stabilitas pasokan dan harga tetap terjaga.
Pengendalian Inflasi Pangan
Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau juga mengapresiasi sinergi seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga stabilitas pangan. Upaya tersebut mencakup pemenuhan pasokan, pengawasan distribusi, serta pemantauan harga di tingkat konsumen sebagai bagian dari pengendalian inflasi pangan daerah.
Menurut Nyanyang, stabilitas beras, bagi Kepri, bukan hanya soal stok di gudang. Ia menjadi cermin ketahanan ekonomi wilayah perbatasan yang hidup dari arus manusia, perdagangan, dan konektivitas antarnegara.
Penulis: Zulfikar
