DPRD Karimun Temui Bea Cukai, Bahas Solusi Kelangkaan Beras Premium
Karimun (SN) – Kelangkaan beras premium yang belakangan ini melanda masyarakat Kabupaten Karimun menjadi perhatian serius para wakil rakyat. DPRD Karimun pun bergerak cepat. Dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Raja Rafiza, jajaran pimpinan dan anggota dewan melakukan audiensi dengan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Khusus Kepulauan Riau, Adhang Noegroho Adhi, Selasa (19/8/2025).
Hadir dalam pertemuan itu Wakil Ketua II DPRD Ady Hermawan, Ketua Komisi I Anwar Hasan, Sekretaris Komisi I Sulfanow Putra, serta sejumlah anggota lintas fraksi. Pertemuan ini bertujuan mencari solusi konkret atas sulitnya pasokan beras premium di pasaran lokal.
Ketua DPRD Raja Rafiza menegaskan, keresahan masyarakat atas terbatasnya ketersediaan beras premium sudah sangat mendesak untuk ditangani.
“Kita konfirmasi langsung isu utama ini kepada pihak Bea Cukai. Sebab, kelangkaan ini berkaitan erat dengan distribusi dari Batam ke Karimun yang berada dalam pengawasan mereka,” ungkap Rafiza.
Menanggapi hal tersebut, pihak Bea Cukai menyatakan komitmennya untuk tetap mendukung ketahanan pangan di Karimun. Namun, mereka juga menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap aturan kepabeanan yang berlaku.
Dalam pertemuan tersebut, Bea Cukai mendorong agar Karimun tidak hanya bergantung pada jalur distribusi Batam, melainkan memaksimalkan pasokan beras premium dari daerah lain seperti Pekanbaru dan Jakarta.
“Beras premium lokal yang ada di Batam atau kota-kota lain bisa menjadi alternatif. Jangan sampai kita terjebak hanya pada satu jalur distribusi,” tambah Rafiza.
Wakil Ketua II DPRD Ady Hermawan turut menekankan pentingnya solusi jangka pendek. Ia mendorong Pemkab Karimun agar segera mengajukan diskresi ke Kementerian Perdagangan (Kemendag) RI untuk memperlancar distribusi.
“Diskresi ini penting agar distribusi tidak terhambat aturan yang kaku. Untuk sementara, kita perlu maksimalkan beras lokal yang sudah tersedia,” tegasnya.
Bukan hanya kebutuhan harian masyarakat yang terdampak, DPRD juga menyoroti efek domino kelangkaan beras premium terhadap program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG). Ketua Komisi I DPRD Karimun, Anwar Hasan, menyebut dapur-dapur MBG mulai khawatir jika harus menggunakan beras Bulog.
“Anak-anak di Karimun terbiasa dengan beras premium. Kalau kualitasnya turun, bisa berdampak pada minat makan mereka, terutama dalam program MBG,” ujar Anwar.
Audiensi ini menjadi langkah awal DPRD Karimun dalam memperjuangkan hak masyarakat atas kebutuhan pokok yang layak. Meski terkendala regulasi, para anggota dewan menegaskan bahwa mereka akan terus mengawal persoalan ini hingga pemerintah pusat turun tangan memberikan solusi.
DPRD Karimun berharap sinergi antara pemerintah daerah, Bea Cukai, dan Kementerian Perdagangan dapat menciptakan skema jangka panjang untuk menjaga stabilitas pasokan beras premium di daerah kepulauan ini. (*)
