Komisi II DPR RI Soroti RDTR dan Sertifikasi Lahan, Natuna Jadi Fokus Pembenahan Perbatasan Negara
Natuna (SN) – Kabupaten Natuna kembali menjadi pusat perhatian nasional. Dalam kunjungan kerja Panitia Kerja (Panja) Pengelolaan Perbatasan Wilayah Negara, Anggota Komisi II DPR RI Azis Subekti menegaskan bahwa penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di Natuna kini menjadi salah satu prioritas utama pemerintah pusat dalam menata daerah perbatasan.
“RDTR adalah kunci arah pembangunan Natuna. Sebagai wilayah terdepan di perbatasan negara, Natuna harus dibangun dengan terarah, terukur, dan sesuai kebutuhan masyarakat,” ujar politisi Gerindra tersebut usai pertemuan dengan Bupati Natuna dan unsur Forkompinda, Rabu (26/11/2025), dikutip dari laman resmi DPR RI, Jumat (28/11/2025).
Azis menilai, RDTR yang matang akan memastikan seluruh program pembangunan—mulai dari pengembangan permukiman, kawasan strategis, hingga penguatan pertahanan dapat berjalan selaras dengan potensi dan karakteristik Natuna sebagai beranda depan Indonesia.
Selain tata ruang, Panja juga memfokuskan perhatian pada persoalan lahan transmigrasi yang belum tersertifikasi, masalah klasik yang hingga kini masih membayangi sejumlah warga Natuna.
Azis menegaskan pihaknya akan mendorong percepatan proses sertifikasi lahan tersebut. Menurutnya, pemerintah perlu segera menindaklanjuti permohonan pelepasan kawasan hutan produksi yang selama ini ditempati warga transmigrasi.
“Kami akan mendorong Kementerian Kehutanan melalui komisi terkait untuk segera menindaklanjuti surat dari Kementerian Transmigrasi dan Pemda Natuna. Masyarakat butuh kepastian hukum atas lahan yang mereka tempati,” tegasnya.
Bupati Natuna Cen Sui Lan mengapresiasi kedatangan Tim Panja yang turun langsung mengevaluasi berbagai masalah pertanahan di daerahnya. Ia berharap kunjungan tersebut menghasilkan keputusan konkret demi percepatan pembangunan di wilayah perbatasan.
“Dengan adanya kunjungan ini, kami berharap berbagai permasalahan mulai dari tata ruang, lahan, hingga pengembangan kawasan strategis dapat segera teratasi demi kemajuan masyarakat Natuna,” ujarnya.
Dalam rapat koordinasi, sejumlah isu penting juga mengemuka, di antaranya: Penataan dan pemanfaatan ruang di kawasan perbatasan, Percepatan sertifikasi aset pemerintah, Optimalisasi penggunaan ruang untuk pembangunan strategis, Penguatan koordinasi lintas instansi
Diskusi tersebut diharapkan menjadi landasan kuat untuk membangun tata kelola pertanahan yang tertib, modern, dan berkelanjutan di Natuna.
Kunjungan kerja Panja Komisi II DPR RI ini disebut menjadi momentum berharga untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam membangun Natuna sebagai wilayah strategis nasional, baik dari sisi pertahanan maupun ekonomi. (SN)
Editor : Emha
