Wagub Nyanyang: Kepri Siap Kerja Lebih Keras Capai Target Kemiskinan Terendah di Indonesia
Tanjungpinang (SN) – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menegaskan komitmennya dalam menekan angka kemiskinan dengan menggelar Rapat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) di Gedung Daerah, Tanjungpinang, Selasa (25/11/2025).
Rapat yang dipimpin langsung Wakil Gubernur sekaligus Ketua TKPK Provinsi Kepri, Nyanyang Haris Pratamura, ini menghasilkan kesepakatan penting: target penurunan angka kemiskinan menjadi 4,14 persen pada tahun 2026.
Rapat tersebut turut dihadiri Kepala BPS Kepri Ari Anggorowati, Kepala Bappeda Kepri Aries Fariandi, serta perwakilan dari tujuh kabupaten/kota. Seluruh peserta menyoroti dua poin krusial yang menentukan keberhasilan penanggulangan kemiskinan, yakni ketepatan strategi dan validitas data.
Wagub Nyanyang dalam sambutannya mengungkapkan bahwa Kepri saat ini berada pada posisi membanggakan sebagai provinsi dengan tingkat kemiskinan terendah keempat di Indonesia, yaitu 4,44 persen per Maret 2025. Menurutnya, capaian tersebut menjadi modal besar untuk bergerak lebih agresif.
“Angka 4,44 persen ini menunjukkan bahwa kita telah berhasil menurunkan kemiskinan di Kepri. Ini menjadi modal besar kita untuk terus bekerja keras,” ujar Nyanyang.
Ia menekankan bahwa penanggulangan kemiskinan tidak bisa bertumpu pada satu atau dua program saja, melainkan harus berlangsung secara berkelanjutan. Karena itu, Pemprov Kepri telah menetapkan arah kebijakan yang lebih terukur dalam RKPD 2026, termasuk penetapan target baru 4,14 persen.
Untuk mencapai sasaran tersebut, Nyanyang memaparkan dua strategi besar yang harus diperkuat di seluruh kabupaten/kota:
Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin, melalui program jaring pengaman sosial yang tepat sasaran dan didukung integrasi data.
Meningkatkan kapabilitas serta pendapatan masyarakat, lewat program pemberdayaan, pelatihan keterampilan, akses permodalan, hingga penciptaan lapangan kerja.
Wagub juga memberikan penekanan khusus pada pentingnya akurasi data. Menurutnya, seluruh program harus berbasis pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang telah disinkronkan dengan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).
“Tanpa data yang valid, program kita tidak akan efektif,” tegasnya.
Rapat TKPK 2025 pun ditutup dengan komitmen bersama seluruh pemerintah daerah di Kepri untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor, memastikan program yang lebih terintegrasi, dan bekerja selaras demi mencapai target penurunan kemiskinan menjadi 4,14 persen pada 2026. (Adv-SN)
Editor : Emha
