Wajah Indonesia di Perbatasan Terlantar, DPR: ‘Batam Harus Dibenahi Sekarang
Batam (SN) – Komisi XIII DPR RI menegaskan bahwa Batam memiliki posisi strategis sebagai wajah terdepan Indonesia di mata dunia, terutama karena lokasinya yang berbatasan langsung dengan Singapura. Hal ini disampaikan Anggota Komisi XIII DPR RI, Yanuar Arif Wibowo, saat melakukan kunjungan kerja reses ke Batam pada Jumat (3/10/2025) lulu.
“Potret Indonesia ada di Batam. Suka tidak suka, orang luar melihat Indonesia dari sini,” ujar Yanuar sebagaimana dikutip dari laman DPR RI.
Ia menyoroti perbedaan mencolok antara pelabuhan laut Singapura dan Batam yang menurutnya menunjukkan kesenjangan fasilitas dan penataan.
Yanuar menegaskan, sebagai pintu gerbang Indonesia, Batam membutuhkan perhatian serius dari pemerintah pusat, khususnya dalam pelayanan publik dan pengawasan perbatasan. Ia bahkan membandingkan pengalamannya saat menyeberang dari Singapura ke Batam.
“Naik dari mal yang megah, turun di pelabuhan yang kumuh. Ini harus jadi perhatian. Batam adalah etalase Indonesia,” tegas politisi Fraksi PKS ini.
Dalam kunjungan tersebut, Yanuar juga mengangkat isu krusial lainnya: tingginya potensi Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di wilayah perbatasan dan lemahnya pengawasan imigrasi.
“Pak Yasonna tadi tanya kapal pengawas kita di mana. Jawabannya: sudah 9 tahun tidak bisa beroperasi. Ini berbahaya, karena membuka celah jalan-jalan tikus untuk penyelundupan orang ke luar negeri,” ungkap Yanuar dengan nada prihatin.
Tak hanya itu, ia juga mendorong agar isu Hak Asasi Manusia (HAM) tak hanya berhenti di tataran formalitas. “Kantor ada, tapi wujud nyata penegakan HAM-nya mana? Karena TPPO, TPKS, dan kasus-kasus pelanggaran HAM di sini nyata dan terus meningkat,” katanya.
Senada dengan Yanuar, Anggota Komisi XIII DPR RI Kartika Sandra Desi dari Fraksi Gerindra menegaskan bahwa Batam dan Kepulauan Riau merupakan representasi langsung dari wajah Indonesia bagi warga negara asing.
“Batam ini jadi pintu masuk Indonesia. Kita perlu warga asing untuk datang dan mengenal Indonesia, tapi pengawasannya juga harus ketat. Jangan sampai terlalu terbuka dan lupa prinsip kehati-hatian,” ujar Kartika.
Ia juga menyinggung temuan mengejutkan terkait kasus narkoba besar di Kepri yang dikendalikan dari dalam lembaga pemasyarakatan.
“Bayangkan, pelakunya itu masih dalam penjara, tapi bisa kendalikan jaringan narkoba. Ini baru saja diungkap Polda Kepri, kejadian di Batam,” katanya.
Kartika turut mendorong agar pemerintah pusat memperkuat keberadaan lembaga HAM di wilayah Kepri, mengingat kompleksitas permasalahan yang ada.
“Kepri ini titik kumpul berbagai persoalan. Sudah saatnya dibentuk kantor khusus HAM di sini, agar penanganannya lebih cepat dan konkret,” pungkasnya. (SN)
Editor : Emha
