Mengajar demi Bangsa, Dibayar ala Kadarnya: Guru Honorer Masih Terabaikan
Subang (SN) – Ironi dunia pendidikan kembali terungkap saat Anggota Komisi VIII DPR RI, Maman Imanul Haq, melakukan kunjungan kerja ke Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Subang, Jawa Barat, Rabu (10/9/2025). Di balik semangat para pendidik membangun karakter bangsa, masih banyak guru honorer yang terjebak dalam jerat kesejahteraan yang mengenaskan.
Dalam pernyataannya, Maman mengungkapkan fakta memprihatinkan ada guru madrasah yang hanya menerima honor sebesar Rp250.000 per bulan, bahkan itu pun tidak pasti.
“Mereka menyebutnya ‘pakai yen’: kalau ada uang, dikasih, kalau tidak ya tidak apa-apa. Ini bukan sekadar menyedihkan, tapi benar-benar memprihatinkan,” tegas Maman dengan nada geram dikutip dari laman resmi DPR RI.
Baca Juga : Wapres Gibran Kunjungi Batam: Tinjau Gizi Pelajar hingga Panen Lobster
Kondisi ini mencerminkan ketimpangan serius dalam sistem pendidikan, khususnya di madrasah negeri maupun swasta yang berada di bawah naungan Kementerian Agama. Padahal, banyak dari para guru ini adalah generasi muda yang kompeten dan berdedikasi tinggi, namun terhalang status kepegawaian yang belum jelas belum diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) apalagi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).
“Kesejahteraan guru itu bukan tambahan, tapi pondasi utama pendidikan. Kalau gurunya saja masih harus bertahan dengan upah tak layak, bagaimana kita bisa bicara mutu pendidikan?” ujar Maman.
Sebagai langkah konkret, Komisi VIII DPR RI telah mengusulkan tambahan anggaran Rp13 triliun kepada Kementerian Agama, salah satunya untuk menyelesaikan persoalan pengangkatan guru honorer menjadi PPPK dan PNS.
Baca Juga : DPR Soroti Efektivitas Investasi dan Anggaran BP Batam: Jangan Sekadar Jargon, Harus Berdampak Nyata
Lebih dari sekadar data dan anggaran, kunjungan Maman ini menyoroti wajah asli dunia pendidikan di lapangan para guru yang mengajar dengan penuh semangat, meski hidup dalam ketidakpastian ekonomi. Kondisi yang seharusnya sudah tidak lagi terjadi di era modern seperti sekarang.
Di sisi lain, Maman juga menyampaikan apresiasinya kepada masyarakat Subang yang aktif melalui komite sekolah dalam membantu pendanaan pembangunan ruang kelas baru. Namun ia menegaskan bahwa partisipasi masyarakat bukan untuk menggantikan peran negara, melainkan melengkapinya.
Ia pun mendorong agar masyarakat tak ragu menyuarakan persoalan pendidikan melalui kanal resmi, tanpa harus menunggu viral di media sosial.
“Kalau ada masalah, sampaikan secara terbuka. Negara harus hadir untuk mendengar, dan DPR siap untuk bergerak,” tutupnya. (SN)
Editor : Mukhamad
