DPR Soroti Efektivitas Investasi dan Anggaran BP Batam: Jangan Sekadar Jargon, Harus Berdampak Nyata
Jakarta (SN) – Anggota Komisi VI DPR RI, I Nengah Senantara, menyoroti efektivitas investasi dan penggunaan anggaran Badan Pengusahaan (BP) Batam dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Kepala BP Batam, BPKS Sabang, dan Ketua KPPU di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (9/9//2025).
Dalam forum yang membahas Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2026 itu, Nengah mempertanyakan target pertumbuhan ekonomi Batam sebesar 7,02 persen yang diajukan BP Batam untuk tahun 2025 dengan pagu anggaran Rp2,44 triliun.
Menurutnya, jika target pertumbuhan tetap stagnan meski tidak ada tambahan anggaran, maka investasi yang dilakukan sebelumnya patut dipertanyakan produktivitasnya.
“Kalau anggaran tidak naik tapi pertumbuhannya stagnan, artinya investasi sebelumnya bukan investasi produktif. Logikanya, investasi produktif harus bisa menghasilkan pertumbuhan yang berkelanjutan, bahkan tanpa tambahan anggaran,” tegas Nengah.
Baca Juga : DPR Pastikan RUU Perampasan Aset Masuk Prolegnas Prioritas 2025: Langkah Nyata Perangi Korupsi
Politikus Fraksi NasDem itu juga menyoroti pentingnya transparansi dalam penyajian data pertumbuhan ekonomi. Ia menekankan bahwa angka yang dicantumkan dalam laporan harus mencerminkan kondisi riil yang dirasakan masyarakat, bukan sekadar angka di atas kertas.
Lebih lanjut, Nengah mendesak agar setiap tambahan anggaran ke depan benar-benar difokuskan pada pembangunan infrastruktur dasar yang berdampak langsung, seperti pelabuhan, bandara, dan penyediaan air bersih. Meski begitu, ia tetap memberikan dukungan terhadap target ambisius pemerintah untuk mendorong Batam mencapai pertumbuhan ekonomi 10 persen pada tahun 2029.
“Target agresif itu bagus, tapi harus dibarengi dengan pengawasan ketat. Kami ingin pastikan setiap rupiah anggaran dan investasi yang masuk benar-benar berdampak. Jangan hanya jadi jargon tanpa realisasi,” tegasnya.
Baca Juga : BP Batam Tegaskan Sikap Tegas: Tak Ada Tempat untuk Premanisme di Kawasan Investasi
Dengan proyeksi investasi sebesar Rp75–100 triliun yang diajukan BP Batam, Nengah menyatakan akan terus mengawal implementasi program tersebut. Ia mendesak agar dampak pembangunan terlihat nyata dalam peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), penyerapan tenaga kerja, dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Kami akan pastikan kebijakan ini berpihak pada kepentingan rakyat. Pertumbuhan ekonomi Batam harus menyentuh kesejahteraan masyarakat, bukan hanya memoles statistik,” tambahnya.
Menutup pernyataan, Nengah memberikan perhatian khusus pada kepemimpinan baru di BP Batam yang baru menjabat selama enam bulan. Ia mengingatkan agar usulan anggaran pertama ini disusun secara terukur dan realistis.
Dalam rapat yang sama, Anggota Komisi VI DPR RI lainnya, Nevi Zuairina, turut menyoroti sejumlah isu strategis, khususnya terkait usulan anggaran dari BP Batam dan BPKS Sabang.
Nevi menyatakan dukungan terhadap tambahan anggaran bagi BPKS Sabang, mengingat posisinya yang vital sebagai pintu gerbang barat Indonesia. Namun, ia juga memberikan catatan penting untuk BP Batam, terutama soal ketergantungan yang tinggi terhadap Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), yang disebutnya sudah melampaui 90 persen.
Baca Juga : BP Batam Gelar Konsultasi Publik Soal Perluasan Kawasan FTZ, Targetkan Pertumbuhan Ekonomi 10%
Nevi yang merupakan politisi Fraksi PKS itu juga menyinggung persoalan konflik lahan di Rempang yang dinilainya berpotensi merusak iklim investasi. Ia mendorong percepatan digitalisasi sistem perizinan dan meminta agar manfaat pembangunan di Batam tidak hanya dinikmati oleh investor besar.
“Bagaimana jaminannya agar UMKM dan masyarakat lokal juga bisa merasakan dampak pembangunan? Jangan sampai kemajuan Batam hanya dinikmati kalangan atas, sementara pelaku usaha kecil tertinggal,” ujarnya.
Menurut Nevi, keberhasilan program pembangunan harus diukur dari seberapa luas manfaatnya menyentuh masyarakat akar rumput, bukan hanya dari sisi nominal investasi.
Melalui RDP ini, Komisi VI DPR RI menegaskan pentingnya penggunaan anggaran dan realisasi investasi yang berpihak pada masyarakat luas. Baik BP Batam, BPKS Sabang, maupun KPPU diminta untuk menyusun program kerja yang bukan hanya ambisius, tapi juga terukur, transparan, dan inklusif.
“Kita ingin anggaran tahun 2026 benar-benar memperkuat kinerja lembaga dan menghadirkan manfaat nyata bagi perekonomian nasional dan rakyat,” pungkas Nevi. (SN)
Editor : Mukhamad
