Dorong Investasi, Ketua DPRD Batam Dukung Reformasi Perizinan Lewat Revisi PP Kawasan Bebas
Batam (SN) – Ketua DPRD Kota Batam, H Muhammad Kamaluddin, menunjukkan komitmennya terhadap kemajuan ekonomi Batam dengan menghadiri Konsultasi Publik Rancangan Perubahan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam. Forum penting ini digelar di Gedung BP Batam, Batam Center, Selasa (26/8/2025), dan dihadiri sejumlah pemangku kepentingan strategis.
Dalam sambutannya, Kamaluddin mengapresiasi terselenggaranya forum konsultasi publik yang menurutnya sangat penting dalam menjaring aspirasi masyarakat serta memperkuat sinergi antara regulasi dan kebutuhan riil di lapangan.
“Forum ini adalah ruang strategis untuk memastikan bahwa perubahan regulasi benar-benar berpihak pada masyarakat dan dunia usaha,” ujarnya.
Baca Juga : BP Batam Gelar Konsultasi Publik Soal Perluasan Kawasan FTZ, Targetkan Pertumbuhan Ekonomi 10%
Kamaluddin menjelaskan bahwa salah satu poin krusial dalam revisi peraturan ini adalah pemberian kewenangan yang lebih luas kepada Kepala BP Batam, khususnya dalam hal perizinan berusaha. Dengan desentralisasi kewenangan ini, proses perizinan yang sebelumnya harus melalui pemerintah pusat bisa dipersingkat secara signifikan.
“Ini langkah konkret menuju penyederhanaan birokrasi. Proses perizinan yang lebih efisien akan menjadi magnet kuat bagi investor, dan tentu saja memperkuat posisi Batam sebagai kawasan investasi unggulan di Indonesia,” tambahnya.
Langkah reformasi perizinan ini, lanjut Kamaluddin, diharapkan mampu menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif dan berdaya saing, sejalan dengan visi besar menjadikan Batam sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang modern dan kompetitif di kawasan Asia Tenggara. (SN)
Edittor : M Nazarullah
