Komisi V DPR RI Soroti Kelalaian KSOP Usai Rangkaian Tragedi Laut: “Ini Bukan Kebetulan, Ini Kegagalan”
Banyuwangi (SN) – Rentetan kecelakaan laut yang menewaskan dan melukai penumpang kembali menyulut kritik tajam dari Komisi V DPR RI terhadap Kementerian Perhubungan, khususnya Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP).
Dua insiden berturut-turut tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya di Selat Bali dan kebakaran KM Barcelona di perairan Pulau Talise, Minahasa Utara menjadi bukti nyata lemahnya pengawasan keselamatan pelayaran di Indonesia.
“Belum usai duka Tunu Pratama, kini KM Barcelona terbakar di Sulawesi. Ini bukan sekadar kebetulan, ini kegagalan sistemik,” tegas anggota Komisi V DPR RI, Hamka B. Kady, saat kunjungan kerja ke Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Selasa (22/7/2025) dikutip dari laman DPR RI.
Baca Juga : DPR : Biaya Sekolah “Ugal-ugalan”, Orang Tua Terkapar, Guru Terlupakan
Menurut Hamka, temuan awal dari Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) sangat mengkhawatirkan. Investigasi menunjukkan bahwa prosedur keselamatan kapal dilanggar secara terang-terangan, bahkan sebelum kapal meninggalkan pelabuhan.
“Ada pembiaran yang dilakukan terhadap proses pengecekan kapal. Ini pelanggaran serius,” ujarnya.
Lebih lanjut, Hamka menegaskan bahwa pengawasan kelayakan kapal adalah tanggung jawab penuh KSOP, sebagaimana diatur dalam UU No. 17 Tahun 2008 Pasal 207 dan 208. Ia menolak mentah-mentah alasan keterbatasan personel yang kerap dilontarkan pihak KSOP.
“Saya tidak bisa menerima alasan klasik seperti itu. Jika tugas didelegasikan, tetap harus ada pengawasan dan pertanggungjawaban dari Kementerian Perhubungan. Ini soal nyawa manusia,” ucap politisi Partai Golkar itu dengan nada geram.
Baca Juga : Ketua DPR RI Puan Maharani Kecam Keras Skandal Beras Oplosan: “Ini Pengkhianatan terhadap Rakyat”
Puncak keprihatinan Hamka memuncak saat menyaksikan langsung keberangkatan sebuah kapal dari Pelabuhan Ketapang yang diduga melebihi kapasitas muatan.
“Dengan mata kepala sendiri saya lihat kapal tadi sudah overweight. Tapi tetap dibiarkan berlayar. Ini bukan hal baru, ini sudah menjadi kebiasaan buruk karena pelabuhan padat. Tapi tetap tidak bisa ditoleransi,” imbuhnya.
Sebagai langkah nyata, Komisi V DPR RI mendesak agar dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem keselamatan pelayaran, termasuk SOP dan pengawasan di setiap pelabuhan. Evaluasi ini dinilai mendesak untuk menghentikan siklus kelalaian yang telah menelan korban. (SN)
Editor : Mukhamad
