Puan Maharani: Lebih dari Sejuta Sarjana Menganggur, Ini Alarm Keras Gagalnya Koneksi Pendidikan dan Dunia Kerja
Jakarta (SN) – Ketua DPR RI Puan Maharani mengangkat isu krusial yang belakangan menjadi sorotan publik jumlah pengangguran dari kalangan sarjana di Indonesia telah menembus angka 1.010.652 orang. Angka ini, menurut Puan, menjadi sinyal kuat bahwa sistem pendidikan dan arah kebijakan ketenagakerjaan nasional perlu evaluasi menyeluruh.
“Lebih dari satu juta sarjana tidak terserap di dunia kerja. Ini bukan hanya masalah ketenagakerjaan, tapi juga cerminan lemahnya konektivitas antara pendidikan dan kebutuhan industri,” tegas Puan dalam pernyataan resminya di Jakarta, Kamis (17/7/2025) dikutip dari laman DPR RI.
Data ini berasal dari laporan Badan Pusat Statistik (BPS) yang dirilis Februari 2025. Total pengangguran nasional mencapai 7,28 juta orang, dengan rincian mengejutkan pengangguran paling tinggi berasal dari lulusan SD dan SMP (2,42 juta), disusul SMA (2,04 juta), SMK (1,63 juta), dan sarjana (1,01 juta). Bahkan lulusan diploma pun menyumbang sekitar 177 ribu pengangguran.
Baca Juga : Jehezkiel Devy Sudarso Resmi Jabat Kepala Kejati Kepri, Teguh Subroto Naik Jabatan ke Jaksa Agung Muda
Puan menilai kondisi ini sebagai “alarm keras” bagi sistem pendidikan Indonesia yang belum mampu menyiapkan lulusan sesuai kebutuhan dunia kerja masa kini dan masa depan.
“Kampus dan SMK jangan hanya jadi pabrik gelar. Harus masuk dalam ekosistem produktif nasional. Pendidikan tinggi dan vokasi harus terhubung dengan proyeksi kebutuhan kerja lima hingga sepuluh tahun ke depan,” ujarnya.
Untuk itu, ia mendorong Pemerintah segera mengevaluasi total sistem pendidikan, terutama di jenjang pendidikan tinggi dan vokasi.
Puan mengusulkan pembentukan Pusat Pengembangan Keterampilan Nasional (National Skill Centers) di berbagai wilayah strategis Indonesia. Pusat ini akan menjadi tempat pelatihan ulang (reskilling) dan pelatihan lanjutan (upskilling) yang langsung merespons perkembangan teknologi dan tren pasar kerja global.
“Kita butuh pelatihan berbasis industri yang adaptif—dari teknologi digital, pertanian modern, logistik, hingga energi terbarukan. Negara harus membangun sistem pembelajaran seumur hidup,” tambah Puan.
Baca Juga : Rapat Panas di DPR: Google, Meta, TikTok Didesak Transparan Soal Pajak dan Ekonomi Digital
Ia juga menyerukan sinergi lintas kementerian dalam membangun platform digital terpadu yang bisa memetakan kebutuhan tenaga kerja sektoral secara dinamis—melibatkan Kementerian Ketenagakerjaan, Bappenas, Kemendikbudristek, Kemenperin, hingga BKPM.
“Kita tidak bisa lagi bekerja sendiri-sendiri. Selama kementerian masih terkotak-kotak, masalah pengangguran akan terus berulang. Kita butuh orkestrasi nasional, bukan solusi tambal sulam,” tegasnya.
Di akhir pernyataannya, Puan mengingatkan bahaya besar jika persoalan ini tidak segera ditangani. Bonus demografi yang seharusnya menjadi kekuatan pembangunan justru bisa berubah menjadi beban sosial dan ekonomi.
“Pengangguran sarjana adalah potret stagnasi pembangunan manusia. Negara harus hadir, bukan hanya lewat angka pertumbuhan ekonomi, tapi lewat kualitas dan keberlanjutan kesempatan kerja,” tutup cucu Proklamator RI Bung Karno itu. (SN)
Editor : Mukhamad
