Walikota Tanjungpinang Pimpin FGD Strategis: Bahas Lahan Terbengkalai hingga Sekolah Rakyat Bertaraf Nasional
Tanjungpinang (SN) – Walikota Tanjungpinang, Lis Darmansyah, mengambil langkah tegas dan progresif, di tengah tantangan kompleks soal pengelolaan lahan dan kebutuhan pembangunan kota. Hal itu disampaikan Lis saat memimpin Focus Group Discussion (FGD) bersama Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) di ruang rapat besar Lembaga Adat Melayu (LAM) Provinsi Kepri, Jumat (4/7/2025).
Diskusi ini menjadi momen penting bagi Pemko Tanjungpinang untuk menyusun strategi deteksi dini dan pencegahan konflik lahan, terutama terkait Hak Guna Bangunan (HGB) dan Hak Guna Usaha (HGU) yang tidak termanfaatkan optimal.
Dalam paparannya, Lis mengungkapkan adanya sekitar 1.600 hektare lahan berstatus HGB yang masa berlakunya akan segera berakhir. Namun hingga kini, belum ada kepastian hukum atau rencana pemanfaatan lahan tersebut.
“Jika terus dibiarkan, situasi ini bisa menjadi pemicu konflik kepemilikan dan menghambat pembangunan kota,” ujar Lis dengan nada serius.
Ia menegaskan bahwa sesuai regulasi, HGB berlaku selama 30 tahun dan tidak bisa sembarangan dialihkan ke pihak lain. Oleh karena itu, Pemko tengah menyusun langkah strategis agar lahan-lahan tidur tersebut bisa difungsikan kembali, mendukung pertumbuhan ekonomi lokal, dan menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Kalau dikelola dengan baik, lahan itu bisa membuka lapangan kerja, memperkuat ekonomi warga, dan meningkatkan PAD,” tegasnya.
Di luar isu pertanahan, Walikota Lis membawa kabar menggembirakan. Pemerintah Kota berencana membangun Sekolah Rakyat (SR) di atas lahan seluas enam hektare di Bukit Manuk. Sekolah ini akan menyediakan pendidikan gratis lengkap dari jenjang SD, SMP, hingga SMA, dilengkapi fasilitas asrama dan stadion indoor bertaraf nasional.
“InsyaAllah mulai dibangun tahun ini dan diresmikan tahun depan langsung oleh Presiden. Ini bentuk komitmen kita terhadap pendidikan anak-anak dari keluarga tidak mampu,” ungkap Lis.
Tak hanya itu, Tanjungpinang juga akan menjadi lokasi Universitas Pertahanan, menyusul disetujuinya proses pengajuan pembangunan kampus tersebut. Saat ini, Pemko tengah menyiapkan lahan untuk proyek strategis nasional ini.
Dalam kesempatan yang sama, Lis membeberkan progres kerja sama dengan sejumlah perusahaan besar yang akan menanamkan investasi di Tanjungpinang. Ia juga mengungkap adanya kesepakatan awal dengan beberapa perusahaan di Kabupaten Bintan terkait pembagian tenaga kerja.
“Kita sedang godok skema 40 persen tenaga kerja dari Tanjungpinang dan 60 persen dari Bintan. Ini sinergi regional yang saling menguntungkan,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Tanjungpinang, Agus Djurianto, memberi peringatan tegas kepada aparat kelurahan dan kecamatan agar tidak gegabah dalam menangani wilayah yang berada di atas lahan HGU, khususnya yang masa berlakunya telah habis.
“Jangan sampai masyarakat membuat surat atas tanah yang belum jelas statusnya. Ini bisa berujung persoalan hukum,” tandasnya.
FGD ini juga menyinggung isu krusial lain yang tengah dihadapi kota, mulai dari penataan fasilitas umum, perizinan menara telekomunikasi, hingga pengelolaan jaringan kabel yang semrawut.
Mengakhiri diskusi, Walikota Lis menekankan pentingnya kolaborasi semua pihak untuk membangun sistem pemerintahan yang responsif dan efektif.
“Lima tahun bukan waktu yang panjang. Kita ingin ada perubahan nyata, dan itu butuh dukungan semua elemen,” tutupnya. (SN)
Editor : M Nazarullah
