Harga Beras Meroket Meski Stok Melimpah, DPR Bongkar Kejanggalan: “Bulog Dilarang Intervensi?”
Jakarta (SN) – Meski cadangan beras pemerintah (CBP) di gudang Bulog mencapai angka fantastis 4,19 juta ton per 30 Juni 2025 harga beras di pasaran justru terus menanjak. Kondisi ini memicu tanda tanya besar dari Komisi IV DPR RI hingga menyulut perdebatan panas di gedung parlemen.
Anggota Komisi IV DPR RI, Daniel Johan, mengungkapkan keheranannya terhadap ketidaksesuaian antara stok yang melimpah dan harga yang terus membubung. Ia bahkan mencurigai adanya kebijakan yang justru menghambat Bulog untuk menstabilkan pasar.
“Banyak yang bertanya ke saya, katanya Bulog dilarang melepas stok, padahal harga di pasar tinggi. Bukankah tugas Bulog itu mengintervensi pasar, seperti lewat operasi pasar?” ujar Daniel dalam rapat dengar pendapat bersama Badan Pangan Nasional (Bapanas), Selasa (1/7/2025) dikutip dari laman DPR RI.
Daniel tak main-main. Ia menyebut bahwa ketidakefisienan ini bisa berdampak serius pada keuangan negara, dengan potensi kerugian mencapai puluhan triliun rupiah per tahun jika dibiarkan terus berlanjut.
Baca Juga : Isu Pengelolaan Ruang Udara Dinilai Sudah Basi, Mori Hanafi: Tak Layak Jadi Perdebatan Panjang
Menjawab sorotan tajam tersebut, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi mencoba menjelaskan akar permasalahan. Ia menyebut lonjakan harga gabah di tingkat petani sebagai pemicu utama naiknya harga beras.
“Kalau sebelumnya Gabah Kering Panen (GKP) di angka Rp5.500–Rp6.000, kini sudah tembus Rp6.500. Ini terjadi sejak Maret, kualitas apapun,” terang Arief.
Arief menambahkan, musim panen raya yang hanya terjadi pada Maret-April menjadi faktor penting dalam fluktuasi pasokan. Saat panen usai, stok di lapangan menyusut, mendorong naiknya harga gabah dan otomatis beras.
Namun, pernyataan itu tak cukup menjawab kekhawatiran publik dan wakil rakyat. Daniel dan anggota dewan lain mendesak agar pemerintah segera mengambil langkah konkret, terutama mengaktifkan kembali intervensi pasar melalui operasi pasar dan distribusi bantuan pangan.
“Sekarang waktunya pemerintah bertindak. Ada dua langkah: bantuan pangan untuk 18,277 juta KPM, dan SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan),” ujar Arief menutup. (SN)
Editor : Mukhamad
