Paripurna DPRD Batam: Seluruh Fraksi Setuju Bahas Ranperda Perubahan APBD 2025, Isu Rakyat Kecil Jadi Sorotan
Batam (SN) – DPRD Kota Batam menggelar rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua I DPRD Batam, Haji Aweng Kurniawan, seluruh fraksi menyatakan persetujuan mereka untuk melanjutkan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.
Rapat yang turut dihadiri Walikota Batam Amsakar Achmad dan Wakil Walikota Li Claudia Chandra ini berlangsung dinamis, meskipun sebagian fraksi memilih menyerahkan pandangan tertulis tanpa membacakan secara langsung. Namun, substansi aspirasi tetap mengemuka, terutama yang menyangkut kepentingan masyarakat kecil dan pengelolaan keuangan daerah secara transparan.
Fraksi Gerindra, melalui Anang Adhan, menyatakan dukungan penuh terhadap pembahasan Ranperda, ditutup dengan pantun khas yang mencairkan suasana sidang. “Kami ingin pembahasan ini cepat, tapi tetap cermat,” ujarnya sambil menyerahkan dokumen resmi ke meja pimpinan.
Sementara itu, Fraksi PKB yang diwakili langsung oleh Ketua Fraksinya, Drs. H. Surya Makmur Nasution, M.Hum, menyampaikan pandangan dengan penuh semangat dari podium. Ia menekankan pentingnya efisiensi anggaran, optimalisasi PAD, dan keberpihakan terhadap masyarakat kecil.
“Kami beri atensi khusus pada bantuan modal untuk UMK. Syaratnya harus dipermudah, agar pelaku usaha kecil bisa berkembang. Selain itu, insentif lansia perlu diperluas dan tepat sasaran,” tegas Surya Makmur.
Fraksi PKB juga menyoroti potensi PAD yang belum digarap maksimal, seperti parkir tepi jalan dan tunggakan PBB yang ditaksir mencapai Rp500 miliar. Mereka mendorong reaktivasi BUMD untuk menangani sektor strategis seperti distribusi sembako dan energi.
Isu layanan publik pun tak luput dari perhatian. “Pelayanan kesehatan harus lentur, tidak birokratis. BPJS mesti lebih adaptif, terutama dalam rawat inap melalui IGD. Semua rumah sakit di Batam harus punya SOP yang jelas dan sama,” tambahnya.
Sementara itu, Fraksi Gabungan PAN-PPP-Demokrat melalui Muhammad Fadli, serta Fraksi Gabungan Hanura-PSI-PKN lewat Tumbur Hutasoit, sama-sama menyatakan dukungan dengan catatan penting. Tumbur bahkan mengungkap keluhan masyarakat soal sulitnya akses rawat inap menggunakan BPJS di RSUD, yang dialami sendiri oleh anggota dewan.
Fraksi Golkar, PDI Perjuangan, NasDem, dan PKS juga sepakat untuk melanjutkan pembahasan, meskipun sebagian memilih menyampaikan pandangan secara tertulis.
Menutup rapat, Haji Aweng Kurniawan menyampaikan bahwa seluruh fraksi telah menyatakan sikap dan menyetujui Ranperda untuk dibahas lebih lanjut.
“Seluruh fraksi setuju. Tahapan selanjutnya adalah mendengarkan tanggapan Wali Kota Batam pada rapat paripurna besok,” ujarnya sebelum mengetuk palu dan menutup sidang. (Adv-SN)
Editor : M Nazarullah
