Ketua DPR RI Soroti Tindakan Anarkis OPM di Papua, Minta Pemerintah Bertindak Tegas Namun Humanis
Jakarta (SN) – Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyoroti secara tajam serangkaian tindakan anarkis yang dilakukan oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Provinsi Papua. Puan menekankan perlunya tindakan tegas dari pemerintah untuk mengatasi permasalahan ini, sambil tetap memperhatikan pendekatan humanis.
Dalam keterangan tertulisnya yang dipublikasikan di laman resmi DPR, Puan menyatakan, “Pemerintah harus segera mengambil langkah tegas yang komprehensif dalam menyelesaikan permasalahan di Papua ini mengingat kejadian yang terus berulang. Namun, pendekatan humanis tetap harus menjadi perhatian utama.” kata Puan di Jakarta, Kamis (18/07/2024)
Keputusan Puan ini muncul menyusul insiden memanas di Puncak Jaya, Papua Tengah, di mana tiga anggota OPM tewas dalam sebuah konfrontasi dengan Satgas Yonif RK 753/AVT pada Selasa (16/07/2024) lalu. Insiden tersebut dipicu oleh serangan yang dilakukan oleh sejumlah anggota OPM terhadap aparat keamanan.
Menyikapi protes yang mengklaim korban bukan anggota OPM, massa kemudian membakar enam unit mobil milik TNI-Polri sebagai bentuk protes, sambil menuntut ganti rugi sebesar Rp3 miliar untuk ketiga korban yang tewas.
Pada kesempatan tersebut, personel TNI berhasil menyita satu pucuk pistol rakitan serta bendera Bintang Kejora dari kelompok yang terlibat. Kelompok OPM yang dipimpin oleh Teranus Enumbi diketahui seringkali melakukan tindakan merusak fasilitas umum dan menyerang aparat keamanan, menciptakan ketegangan di wilayah tersebut.
Puan menekankan bahwa tindakan anarkis yang dilakukan oleh OPM harus ditanggapi dengan penegakan hukum yang tegas, sambil memperhatikan pendekatan yang mengedepankan sisi kemanusiaan.
“Perhatikan pendekatan sosial budaya untuk membangun hubungan yang baik dengan masyarakat setempat, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman yang dapat memperkeruh situasi,” ujarnya.
Tak hanya itu, Puan juga mengutuk keras aksi pembakaran gedung SMP Negeri di Kampung Borban, Distrik Okbab, Kabupaten Pegunungan Bintang, yang dilakukan oleh kelompok OPM. Menurutnya, tindakan tersebut tidak hanya mengganggu hak anak-anak untuk mendapatkan pendidikan, tetapi juga menghambat pembangunan di Papua.
Dalam menghadapi kondisi ini, Puan mendesak pemerintah untuk memastikan keamanan dan keselamatan anak-anak di Papua, khususnya di Distrik Okbab, dengan menyiapkan sarana pendidikan sementara agar proses belajar mengajar dapat berlangsung tanpa hambatan.
“Anak-anak kita harus terlindungi dari segala bentuk intimidasi dan teror. Mereka memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang layak,” tegasnya.
Editor : M Nazarullah
