Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kepri Bahas Laporan APBD dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Tanjungpinang (SN) – DPRD Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menggelar Rapat Paripurna ke-07 dan ke-08 Masa Sidang Ke-2 Tahun Anggaran 2024 membahas beberapa agenda penting terkait dengan pembangunan daerah yang digelar di Ruang Balairung Wan Seri Beni, Pusat Perkantoran Gubernur Kepri di Dompak, Tanjungpinang, Senin (27/05/2024.
Rapat Paripurna tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepri, Raden Hari Tjahyono, dan dihadiri oleh Wakil Gubernur Provinsi Kepri Marlin Agustina Nasution, serta kepala perangkat dan wakil dari OPD Provinsi Kepri.
Agenda utama rapat ini adalah pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Provinsi Kepri terhadap dua rancangan peraturan daerah, yaitu tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPP) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kepri Tahun Anggaran 2023, dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2045.
Setiap fraksi di DPRD Provinsi Kepri menyampaikan pandangan umumnya terhadap kedua rancangan peraturan daerah tersebut.
Salah satu yang menarik adalah pandangan umum fraksi PKS yang diwakili oleh Muhammad Syahid Ridho yang menyampaikan apresiasi terhadap usaha pemerintah dalam mencapai target pendapatan daerah, namun mengingatkan bahwa masih ada potensi pendapatan yang belum tergali secara maksimal.
“PKS mendorong pemerintah untuk meningkatkan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah, termasuk dari sektor maritim yang merupakan potensi unggulan di Kepri,” katanya.
Selain itu, PKS juga menyoroti efektivitas dan efisiensi belanja daerah. Ridho mencatat bahwa meskipun realisasi belanja dalam LPP APBD 2023 tergolong baik, masih ada program dan kegiatan yang tidak mencapai target realisasi anggaran.
“PKS mendorong pemerintah untuk lebih meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan anggaran, terutama yang berkaitan langsung dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” harapnya.
Di sisi lain, Fraksi Harapan, yang diwakili oleh Uba Ingan Sigalingging, memberikan apresiasi terhadap transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045.
Namun, Uba menyoroti tantangan pemerataan dalam pembangunan daerah, terutama terkait peningkatan infrastruktur konektivitas domestik dan internasional.
Uba Ingan Sigalingging, menyatakan bahwa kesulitan topografi di Provinsi Kepri masih menjadi kendala utama dalam pemerataan pembangunan.
“Oleh karena itu, Pemerintah diharapkan untuk mengupayakan percepatan pembangunan infrastruktur transportasi, terutama jalan dan jembatan, melalui koordinasi dan sinkronisasi program dengan pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi lainnya,” katanya.
Rapat Paripurna ini menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah dan DPRD dalam mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan berdaya saing tinggi di Provinsi Kepulauan Riau. (Adv)
Wartawan : Sahrul
Editor : M Nazarullah
