Batam (SN) – Pemerintah Kota Batam menjadikan persoalan sampah dan banjir sebagai pekerjaan rumah paling mendesak dalam perencanaan pembangunan daerah. Dua masalah klasik yang selama ini dikeluhkan warga itu kini dipasang sebagai prioritas utama dalam Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027.
Penegasan tersebut disampaikan langsung Walikota Batam, Amsakar Achmad, didampingi Wakil Walikota Li Claudia Chandra, saat membuka Forum Konsultasi Publik Ranwal RKPD 2027 di Kantor Wali Kota Batam, Selasa (6/1/2026).
Amsakar menekankan, keberhasilan program pembangunan apa pun akan kehilangan makna jika persoalan sampah dan banjir masih terus menghantui kehidupan masyarakat.
“Lima belas program prioritas bisa saja berjalan baik. Tapi kalau sampah masih menumpuk dan banjir masih terjadi, masyarakat tidak akan merasakan manfaat pembangunan secara utuh. Ini harus ditangani dengan kesungguhan, jiwa dan raga,” tegas Amsakar.
Menurutnya, penanganan sampah dan pengendalian banjir bukan sekadar proyek fisik, melainkan menyangkut kualitas hidup, kesehatan, dan kenyamanan warga Batam. Karena itu, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diminta menjadikan isu ini sebagai fokus lintas sektor, bukan hanya tugas dinas tertentu.
Sebagai bentuk keseriusan, Pemko Batam telah menyiapkan sejumlah langkah konkret. Di antaranya pembangunan drainase di kawasan rawan banjir seperti GMP Piayu, pembangunan rumah pompa banjir, serta pengadaan sarana persampahan berupa arm roll, compactor, dan bin container untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah kota.
Amsakar juga menyampaikan bahwa arah pembangunan Batam kini mengalami transformasi. Jika sebelumnya lebih menitikberatkan pada pembangunan fisik, kini pemerintah mulai menyeimbangkannya dengan penguatan sumber daya manusia (SDM).
Hasilnya, angka kemiskinan Batam tercatat turun dari 4,85 persen pada 2024 menjadi 3,81 persen pada 2025, sementara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat hingga 83,80.
Namun, ia mengingatkan bahwa capaian tersebut harus diiringi dengan perbaikan lingkungan perkotaan.
“Membangun manusia penting, tapi lingkungan yang bersih dan bebas banjir adalah fondasi utama. Tanpa itu, kesejahteraan sulit tercapai,” ujarnya.
Dalam forum tersebut, Amsakar juga menyoroti pentingnya sinkronisasi data antara Pemko Batam dan BP Batam, terutama untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi sebesar 7 persen. Ia meminta aparatur pemerintah meninggalkan pola kerja lama dan bekerja lebih disiplin serta terbuka terhadap aspirasi masyarakat.
Forum Konsultasi Publik Ranwal RKPD 2027 ini juga memaparkan 15 proyek strategis tahun 2026 sebagai tahap awal menuju RKPD 2027, termasuk pembangunan sekolah, infrastruktur dasar, hingga penguatan wilayah hinterland.
Acara ditutup dengan penandatanganan berita acara kesepakatan Ranwal RKPD 2027 oleh para pemangku kepentingan, mulai dari DPRD Kota Batam, perwakilan kementerian dan lembaga, hingga akademisi dan tokoh masyarakat.
“Mari kita satukan komitmen. Batam harus maju, bersih, bebas banjir, dan pembangunannya benar-benar dirasakan oleh seluruh masyarakat,” pungkas Amsakar. (AN-SN)
Editor : M Nazarullah
