Oleh: Yoan S Nugraha
Mahasiswa Pascasarjana STAIN SAR – Kandidat Psikoanalisis (Institut Psikoanalisis Indonesia)
Tanjungpinang (SN) – Kota ini tengah bersiap menggelar pawai budaya, sebuah perayaan tahunan yang sejatinya dirancang untuk merayakan kekayaan tradisi dan jati diri Melayu. Namun tahun ini, gaung yang terdengar justru ganjil, bahkan getir: “Pawai Budaya Tak Beradat.”
Tema yang diusung, “Berbenah bersama-sama, mencapai tujuan mulia sejahtera,” sekilas terdengar indah dan sarat harapan. Tetapi di balik kata-kata manis itu, terselip kekosongan makna. Kata “mulia” dan “sejahtera” menjelma menjadi jargon politik yang membius, bukan menyadarkan. Seperti kata Karl Marx menyebut agama sebagai opium of the people, kali ini yang jadi candu adalah bahasa itu sendiri.
Mari kita telisik lebih dalam. Apa yang dimaksud “tujuan mulia” di sini? Kemuliaan seperti apa? Sejahtera bagi siapa?
Dalam khazanah budaya Melayu, kata “mulia” bukan sekadar retorika. Ia terkait erat dengan marwah, budi pekerti, dan tata nilai adat. Prinsip “Adat bersendikan syarak, syarak bersendikan Kitabullah” bukan slogan kosong, melainkan pilar yang menata struktur sosial dan moral masyarakat Melayu. Ketika barisan adat justru dipinggirkan ke posisi ke-14 dalam struktur pawai setelah para pejabat, aparat, dan organisasi modern lainnya maka yang kita saksikan bukan lagi pawai budaya, tapi pawai kekuasaan yang mengenakan kostum tradisi.
Sosiolog Prancis Pierre Bourdieu pernah menyinggung soal cultural capital, bahwa simbol budaya adalah sumber legitimasi sosial. Ketika simbol-simbol adat dilemahkan atau dimundurkan, maka yang mengisi panggung utama bukan lagi nilai, tapi kuasa. Inilah yang disebut sebagai kekerasan simbolik domestikasi budaya oleh struktur birokrasi.
Sayangnya, fenomena ini bukan isapan jempol. Sejumlah penelitian menegaskan, pelestarian budaya hanya akan berdampak jika lembaga adat ditempatkan sebagai garda terdepan dalam setiap perayaan publik. Kehadiran mereka bukan hanya simbolis, tapi esensial peneguh identitas, perekat sosial. Ketika tokoh adat hanya jadi “pengiring,” maka pawai budaya tak ubahnya jadi festival ekonomi, kosong dari ruh dan makna.
Seneca, filsuf Romawi, pernah berkata: “Bukan karena hal itu sulit kita tak berani, tapi karena kita tak berani, hal itu jadi sulit.” Menempatkan adat sebagai aktor utama di tengah dominasi kekuasaan administratif mungkin tak mudah. Tapi justru di situlah letak keberaniannya. Karena adat bukan aksesoris. Ia adalah fondasi moral yang membentuk jati diri Melayu. Seperti yang dikatakan Aristoteles, ethos adalah sumber dari segala kebajikan publik.
Pawai budaya, jika dirancang dengan jiwa yang benar, seharusnya menjadi panggung roh kolektif masyarakat. Bukan sekadar barisan marching band dan mobil hias. Dalam tradisi Melayu, kekuasaan mendapat legitimasi dari adat bukan sebaliknya.
Maka ketika pejabat dan simbol kekuasaan tampil paling depan, lalu lembaga adat terlempar ke belakang, itu bukan kesalahan teknis. Itu adalah pembalikan nilai. Sebuah penyingkiran yang sunyi, tapi tajam: epistemic displacement.
Penelitian lain menunjukkan bahwa semakin adat disingkirkan dari ruang publik, semakin kabur pula identitas kultural generasi muda. Budaya tak lagi jadi bagian dari hidup, melainkan sekadar tontonan musiman. Inilah yang disebut sebagai cultural displacement pergeseran makna budaya karena intervensi birokrasi dan komersialisasi.
Padahal, UNESCO sejak 2015 menegaskan bahwa budaya adalah salah satu dari empat pilar pembangunan berkelanjutan sejajar dengan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Menyingkirkan adat dari ruang utama berarti mencabut salah satu penyangga keseimbangan itu sendiri.
Filsuf Cicero pernah berkata, “Historia magistra vitae est” sejarah adalah guru kehidupan. Tapi ketika sejarah lokal tak lagi punya ruang di panggung budaya, masyarakat kehilangan cermin untuk mengenali dirinya sendiri. Sebuah pawai budaya tanpa adat adalah seperti tubuh tanpa jiwa parade tanpa makna, pesta tanpa arah.
Maka, mungkin tepat jika tahun ini disebut sebagai “Pawai Budaya Tak Beradat.” Sebuah ironi di mana adat dijadikan ornamen, bukan ruh. Ketika marwah disingkirkan demi seremonial semu, maka yang hilang bukan sekadar barisan adat tetapi jati diri kita sendiri.
Marcus Aurelius pernah menulis: “The soul becomes dyed with the color of its thoughts.” Jika pikiran kita telah dipenuhi oleh logika birokrasi, maka jangan heran jika jiwa budaya kita perlahan pudar warnanya.
Editor : Emha
