Kategori: POLITIK

Jakarta (SN) – Gelombang keresahan masyarakat akibat aksi premanisme yang kian merajalela akhirnya sampai ke meja parlemen. Komisi III DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Tim Advokat Penegak Hukum Anti-Premanisme (Tumpas) di Gedung Nusantara III, DPR RI, Senayan, Rabu (7/5/2025). Pertemuan ini menjadi wadah penting untuk menyuarakan kegelisahan rakyat terhadap aksi pungli…

Jakarta (SN) – Suasana pagi di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tampak sedikit berbeda hari ini. Seorang kepala daerah hadir bukan untuk rapat atau audiensi, melainkan untuk magang. Bupati Indramayu Lucky Hakim resmi memulai hari pertamanya menjalani sanksi pembinaan dari Kemendagri, Selasa (6/5/2025). Magang ini bukan kegiatan biasa. Ini merupakan buntut dari tindakan Lucky yang…

Jakarta (SN) – Anggota Komisi XI DPR RI, Anis Byarwati, menyoroti pentingnya kajian Bank Dunia terkait kemiskinan di Indonesia yang menggunakan pendekatan daya beli atau Purchasing Power Parity (PPP). Menurutnya, laporan tersebut bisa menjadi cermin penting bagi Badan Pusat Statistik (BPS) dalam mengevaluasi metode pengukuran kemiskinan nasional. “Ini bisa menjadi bahan evaluasi sekaligus tolok ukur…

Jakarta (SN) – Kasus penahanan ijazah karyawan oleh perusahaan kembali mencuat dan menuai sorotan tajam. Menanggapi hal ini, Anggota Komisi IX DPR RI Rahmawati Herdian mendesak Kementerian Ketenagakerjaan segera bertindak cepat dan tegas. Dalam rapat kerja dengan Menteri Ketenagakerjaan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/5), Rahmawati meminta agar pemerintah membuka hotline pengaduan masyarakat di…

Jakarta (SN) – Anggota Komisi XI DPR RI, Andi Yuliani Paris, menanggapi tajam polemik perbedaan data kemiskinan antara Bank Dunia dan Badan Pusat Statistik (BPS). Hal ini mencuat setelah laporan Bank Dunia menyebut 60,3% penduduk Indonesia masih tergolong miskin dari total 285,1 juta jiwa pada tahun 2024—angka yang memicu kegelisahan publik. Menurut Andi, perbedaan tersebut…

Jakarta (SN) – Gagasan baru dilontarkan Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, dalam rapat kerja bersama Wakil Menteri Dalam Negeri dan para kepala daerah se-Indonesia daerah dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tinggi sebaiknya mulai “merdeka fiskal” dan tidak lagi bergantung pada dana dari pusat. Menurut Rifqi, beberapa provinsi seperti Jakarta, Banten, Jawa Barat, dan…

Jakarta (SN) – Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, menegaskan bahwa pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) belum bisa dilakukan sebelum dua peraturan pemerintah (PP) terkait penataan daerah rampung. Kedua aturan itu akan menjadi fondasi utama dalam menyusun peta besar otonomi daerah di Indonesia yang ideal, berkelanjutan, dan tidak membebani negara. “Kami tidak lagi bicara…

Jakarta (SN) – Anggota Komisi II DPR RI, Heri Gunawan, menekankan bahwa wacana pemekaran daerah tidak bisa hanya dilihat dari sisi geografis atau sumber daya manusia semata. Menurutnya, pemekaran wilayah harus melalui kajian komprehensif, terutama menyangkut potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang akan dimiliki oleh Daerah Otonom Baru (DOB). “Pemekaran daerah pada dasarnya bertujuan untuk…