Kategori: POLITIK

Jakarta (SN) – Ketua DPR RI Puan Maharani menyerukan pemerintah agar lebih proaktif dalam menghadapi gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang semakin mengkhawatirkan. Ia menegaskan bahwa demokrasi tak cukup berhenti di bilik suara, tapi harus dirasakan hingga ke dapur rakyat. “Tujuan reformasi bukan hanya soal kebebasan memilih, tapi juga menciptakan keadilan ekonomi. Demokrasi harus menyentuh…

Jakarta (SN) – Anggota Komisi XII DPR RI, Syarif Fasha, melontarkan kritik pedas terhadap Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Dalam rapat dengar pendapat yang digelar di Kompleks Parlemen Senayan, Fasha menilai BRIN telah menjadi lembaga superpower dalam ekosistem riset nasional, namun minim kontribusi strategis. “BRIN ini kebanyakan ‘kuasa’, terlalu eksklusif. Kita perlu revisi UU-nya,”…

Jakarta (SN) – Ketua DPR RI Puan Maharani meminta TNI segera memberikan penjelasan resmi terkait kebijakan pengerahan prajurit sebagai petugas pengamanan di kantor kejaksaan di seluruh Indonesia. Ia menilai langkah tersebut harus dijelaskan secara terbuka demi mencegah munculnya spekulasi dan keresahan di tengah masyarakat. “Kenapa ada TNI berjaga di kejaksaan? Harus ada penjelasan tegas—apakah memang…

Jakarta (SN) – Ketua DPR RI Puan Maharani menyerukan solidaritas nyata dari negara-negara Islam dalam membantu rakyat Palestina yang tengah mengalami penderitaan kemanusiaan luar biasa akibat agresi di Gaza. Dalam forum internasional bergengsi, The 19th Session of the Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC), Puan tampil dengan suara lantang mewakili harapan rakyat yang…

Jakarta (SN) – Ketua DPR RI Puan Maharani menyuarakan keprihatinannya atas eskalasi konflik bersenjata antara India dan Pakistan yang menelan banyak korban jiwa, termasuk anak-anak. Ia mendesak pemerintah agar segera bertindak cepat menjamin keselamatan Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di kawasan konflik tersebut. “Keselamatan WNI di manapun mereka berada harus menjadi prioritas utama. Pemerintah…

Jakarta (SN) – Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset baru akan dimulai setelah DPR merampungkan pembahasan RUU Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Saat ini, RUU KUHAP tengah digodok di Komisi III DPR. “Pertama, memang sesuai mekanismenya, kita akan membahas KUHAP dulu,” ujar Puan dalam pernyataannya di Gedung…