Tanjungpinang (SN) – Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad tampil menjadi pusat perhatian dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kepri yang mengagendakan Penyampaian Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kepri Tahun Anggaran 2026. Rapat berlangsung di Ruang Sidang Utama Balairung Raja Khalid Hitam, Selasa (25/11/2025).
Dipimpin Wakil Ketua III DPRD Kepri Bahtiar, rapat tersebut merupakan lanjutan dari penandatanganan KUA dan PPAS APBD 2026 yang telah dilakukan sehari sebelumnya. Namun fokus utama sidang tertuju pada pemaparan langsung Gubernur Ansar yang tegas, lugas, dan penuh penekanan pada efisiensi anggaran.
Dalam penyampaiannya, Gubernur Ansar Ahmad mengungkapkan bahwa penyusunan APBD 2026 dilakukan dalam situasi yang menantang. Penurunan signifikan dana transfer dari pemerintah pusat memaksa pemerintah daerah untuk lebih cermat dalam mengatur belanja.
“Dengan ruang fiskal yang terbatas, kebijakan belanja daerah harus lebih selektif dan memprioritaskan program yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Setiap rupiah harus dibelanjakan secara efektif dan efisien,” tegas Ansar.
Ia memastikan APBD 2026 tetap diarahkan untuk menguatkan perekonomian daerah, meningkatkan kualitas SDM, serta melanjutkan reformasi birokrasi demi kesejahteraan masyarakat Kepri.
Di hadapan seluruh anggota dewan, Ansar menyampaikan rincian rancangan APBD 2026:
Pendapatan Daerah: Rp3,31 triliun terdiri dari PAD: Rp1,84 triliun, Pendapatan Transfer: Rp1,46 triliun, dan lain-lain pendapatan sah: Rp1,33 miliar.
Sementara, Belanja Daerah: Rp3,54 triliun, Pembiayaan Neto: Rp231,55 miliar. Penerimaan pembiayaan: Rp250,60 miliar dan Pengeluaran pembiayaan: Rp19,05 miliar.
Ansar menekankan pentingnya pembahasan anggaran yang cepat dan tepat waktu. “Kami berharap APBD 2026 dapat segera disahkan agar pelaksanaannya bisa dimulai optimal sejak awal tahun,” ujarnya.
Gubernur Ansar turut menyampaikan apresiasi kepada Badan Anggaran DPRD dan TAPD Pemprov Kepri yang telah bekerja intens sehingga nota keuangan dapat disampaikan tanpa hambatan.
Setelah pemaparan, Ansar secara resmi menyerahkan Rancangan Perda APBD 2026 kepada pimpinan DPRD. Prosesi berlangsung khidmat dan menandai dimulainya fase pembahasan lanjutan. Rapat paripurna turut dihadiri Forkopimda Kepri, pimpinan instansi vertikal, Penjabat Sekda, para asisten, serta jajaran OPD Pemprov Kepri. (Adv-SN)
Editor : Emha
