Karimun (SN) – Keluhan masyarakat terkait antrean dan kelangkaan gas LPG 3 kilogram di Kabupaten Karimun mendapat perhatian serius dari Bupati Karimun, Ing. H. Iskandarsyah. Pemerintah Kabupaten Karimun menyiapkan sejumlah langkah untuk mengatasi persoalan distribusi yang dipicu penumpukan tabung rusak dan kendala logistik antarpulau.
Langkah tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Distribusi LPG 3 Kg, Selasa (27/10/2026). Berdasarkan hasil inspeksi lapangan, persoalan pasokan ternyata tidak semata-mata disebabkan kekurangan kuota, melainkan juga penumpukan 29.110 tabung afkir yang belum bisa segera diganti serta rumitnya proses kepabeanan.
Hingga September 2026, realisasi kuota LPG 3 Kg di Karimun tercatat mencapai 5.465,04 metrik ton (MT) dari total kuota 6.617 MT. Namun, keterbatasan tabung layak pakai dan hambatan pelayaran membuat distribusi ke sejumlah pulau terganggu.
Di Pulau Kundur, misalnya, frekuensi pengiriman yang sebelumnya mencapai empat hingga lima kali seminggu kini turun menjadi hanya dua hingga tiga kali. Kondisi ini berdampak pada kebutuhan rumah tangga dan 26.698 pelaku usaha mikro di Karimun.
Bupati Iskandarsyah menegaskan, pemerintah daerah akan mengambil langkah strategis untuk mengurai persoalan tersebut. Salah satunya dengan mendorong pendirian Bengkel Pemeliharaan Tabung (BPT) di Karimun agar perbaikan tabung tidak lagi harus dikirim ke Batam atau Tanjung Uban.
“Kita harus mencari solusi yang menyentuh akar persoalan. Saya memahami keresahan masyarakat dan pelaku UMKM yang kesulitan mendapatkan LPG 3 Kg. Karena itu, perbaikan tabung dan kelancaran distribusi harus segera dibenahi,” ujarnya.
Selain itu, Pemkab Karimun akan berkoordinasi dengan Bea Cukai dan Pertamina untuk mengupayakan penerapan jalur hijau kepabeanan di kawasan perdagangan bebas atau Free Trade Zone (FTZ). Langkah ini diharapkan memangkas waktu tunggu tabung kosong yang akan diperbaiki hingga 80 persen.
Untuk penanganan jangka pendek, Pertamina Patra Niaga dan para agen juga didorong mempercepat perbaikan 5.000 hingga 7.500 tabung per bulan serta menambah armada kapal pengangkut guna memulihkan jadwal pasokan ke pulau-pulau.
“Kami pastikan pemerintah daerah hadir untuk menjaga kebutuhan masyarakat dan memastikan usaha mikro tetap berjalan,” tegas Iskandarsyah.
Pemkab Karimun mengimbau masyarakat tetap tenang dan tidak melakukan pembelian berlebihan (panic buying). Warga juga diminta melaporkan kepada pihak berwenang apabila menemukan praktik penimbunan LPG atau penjualan di atas harga eceran tertinggi (HET) yang telah ditetapkan. (***)
Penulis
