Batam (SN) – Walikota Batam Amsakar Achmad menyampaikan Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2027 dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Batam, Senin (7/9/2026).
Dalam rapat yang digelar di Ruang Sidang Utama DPRD Batam tersebut, Amsakar menyebut penyusunan APBD 2027 mengacu pada ketentuan perundang-undangan serta hasil kesepakatan KUA-PPAS 2027 yang telah ditandatangani bersama pada 15 Agustus 2026.
Menurutnya, arah kebijakan anggaran disusun untuk menjawab kebutuhan dasar masyarakat sekaligus mempercepat pembangunan daerah.
“Kebijakan tersebut dituangkan dalam lima fokus prioritas,” ujar Amsakar.
Lima prioritas itu meliputi pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial, peningkatan keterampilan sumber daya manusia, penguatan inklusi sosial dan infrastruktur lingkungan, peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan, serta optimalisasi sarana dasar dan aksesibilitas.
Program yang disiapkan antara lain subsidi bunga pinjaman 0 persen bagi pelaku usaha mikro ber-KTP Batam, bantuan sosial lansia, BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan, subsidi sembako, serta penguatan sarana dan prasarana nelayan.
Pemko Batam juga akan memperkuat pelatihan tenaga kerja, pemberdayaan UMKM dan kemudahan perizinan usaha. Di sektor lingkungan, penanganan banjir secara terpadu akan menyasar sejumlah kawasan, termasuk Puri Loka, Senawangi, Vila Pesona Asri, Graha Nusa–Kapling Baru, Putrajaya, Pompa Bengkong dan Tiban Center.
Sementara di bidang pendidikan dan kesehatan, pemerintah menyiapkan beasiswa dan bantuan seragam bagi siswa SD-SMP, beasiswa perguruan tinggi di tujuh PTN, pembangunan ruang kelas baru, pencapaian Universal Health Coverage (UHC), serta peningkatan fasilitas RSUD Embung Fatimah dan puskesmas.
Untuk infrastruktur, sejumlah proyek yang menjadi perhatian antara lain pembangunan unit sekolah baru, Jembatan Golden Prawn Bengkong, penataan Gedung Lurah Sukajadi dan Tiban Lama, serta peningkatan sejumlah ruas jalan strategis.
Dari sisi fiskal, pendapatan daerah 2027 dirancang sebesar Rp4,7 triliun, terdiri atas PAD Rp3 triliun, pendapatan transfer Rp1,7 triliun, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp200 juta.
Sementara belanja daerah dirancang Rp4,8 triliun, dengan alokasi terbesar untuk belanja operasi Rp3,6 triliun dan belanja modal Rp1,1 triliun. Untuk menyeimbangkan postur anggaran, penerimaan pembiayaan dari SiLPA ditargetkan Rp116 miliar sehingga total postur APBD 2027 mencapai Rp4,859 triliun.
Amsakar berharap pembahasan Ranperda APBD 2027 bersama DPRD Batam dapat berjalan lancar dan sesuai jadwal.
“Melalui APBD 2027, Pemerintah Kota Batam berkomitmen melanjutkan pembangunan sekaligus memperkuat pelayanan publik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” katanya. (***)
Penulis
