Batam (SN) – Proses tender proyek Peningkatan Jalan Sagulung, Kota Batam, Tahun Anggaran 2026 dengan nilai pagu Rp2,8 miliar menjadi sorotan. Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Paket 068 Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Provinsi Kepulauan Riau diduga meloloskan penyedia yang tidak memenuhi persyaratan Sisa Kemampuan Paket (SKP) sebagaimana diatur dalam regulasi pengadaan pemerintah.
Dugaan tersebut muncul berdasarkan hasil penelusuran terhadap data paket pekerjaan yang bersumber dari pengadaan APBD Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2026.
Dari hasil penelusuran, perusahaan yang ditetapkan sebagai pemenang tender diduga telah mengerjakan tujuh paket pekerjaan saat proses evaluasi berlangsung. Padahal, sesuai ketentuan, badan usaha kecil berbentuk CV hanya diperbolehkan menangani maksimal lima paket pekerjaan secara bersamaan.
BACA JUGA : Korban TPPO Ungkap Derita Usai Lolos dari Kamboja, Sembilan Bulan Menunggu Pulang hingga Sulit Cari Keadilan
Apabila data tersebut benar, perusahaan pemenang diduga memiliki Sisa Kemampuan Paket (SKP) minus dua, karena jumlah pekerjaan yang sedang dikerjakan telah melampaui batas yang diperkenankan.
Tak hanya itu, peserta yang ditetapkan sebagai pemenang cadangan pertama juga diduga telah mengerjakan enam paket pekerjaan, sehingga diperkirakan memiliki SKP minus satu.
Proyek Peningkatan Jalan Sagulung sendiri memiliki pagu anggaran sebesar Rp2.800.000.000 dengan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp2.799.702.162,07. Hingga kini, proses pengadaan masih berada pada tahapan masa sanggah.
Mengacu pada Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 12 Tahun 2021, SKP merupakan salah satu persyaratan kualifikasi yang wajib dipenuhi setiap penyedia. Pembatasan jumlah paket pekerjaan bagi badan usaha kecil diterapkan untuk memastikan penyedia tetap memiliki kapasitas dan sumber daya yang memadai dalam menyelesaikan seluruh pekerjaan yang sedang maupun akan dikerjakan.
BACA JUGA : Organisasi Pers Kecam Pernyataan Prabowo soal ‘Londro Ireng’, Desak Minta Maaf ke Jurnalis
Karena itu, dugaan lolosnya penyedia yang telah melampaui batas SKP memunculkan pertanyaan mengenai proses evaluasi kualifikasi yang dilakukan oleh Pokja Pemilihan Paket 068 UKPBJ Provinsi Kepulauan Riau sebelum menetapkan pemenang tender.
Menindaklanjuti temuan tersebut, upaya konfirmasi telah dilakukan kepada salah seorang anggota Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Paket 068 UKPBJ Provinsi Kepulauan Riau, Soni. Saat dihubungi pada Jumat (24/7/2026), ia mengaku akan terlebih dahulu menelusuri dan memverifikasi data yang tercantum dalam sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) sebelum memberikan tanggapan lebih lanjut.
“Siap, nanti abang cek lagi di LPSE, terima kasih berat infonya,” tulis Soni melalui pesan singkat.
Dalam proses pengadaan pemerintah, data penyedia yang tercatat pada Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SiKAP) dan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) menjadi acuan Pokja dalam melakukan evaluasi kualifikasi. Melalui sistem tersebut, Pokja seharusnya memverifikasi seluruh persyaratan, termasuk pemenuhan SKP, sebelum menetapkan pemenang.
Hingga berita ini diterbitkan, proses tender masih berada dalam masa sanggah yang dijadwalkan berakhir pada 31 Juli 2026 pukul 09.00 WIB. Selama periode tersebut, para peserta masih memiliki hak untuk mengajukan sanggahan terhadap hasil evaluasi apabila ditemukan dugaan ketidaksesuaian dengan ketentuan yang berlaku.
Selin itu, pihak Pokja Pemilihan Paket 068 belum memberikan penjelasan resmi terkait hasil verifikasi SKP terhadap para peserta maupun mekanisme evaluasi yang digunakan dalam proses tender proyek tersebut. Upaya konfirmasi masih terus dilakukan. (***)
Penulis
