Bandung (SN) – Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang memicu antrean panjang di sejumlah wilayah Sumatera menjadi sorotan Komisi XII DPR RI. Hasil peninjauan lapangan mengungkap dua penyebab utama, yakni terganggunya distribusi BBM serta dugaan maraknya penyalahgunaan BBM bersubsidi yang membuat pasokan tidak tepat sasaran.
Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Dony Maryadi Oekon, mengatakan persoalan distribusi menjadi faktor paling dominan yang menyebabkan keterlambatan pasokan BBM ke berbagai daerah. Akibatnya, masyarakat harus mengantre panjang di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar.
“Penyebab utamanya adalah distribusi. Keterlambatan pengangkutan BBM membuat pasokan tersendat sehingga terjadi antrean di sejumlah wilayah,” ujar Dony usai memimpin pertemuan Komisi XII DPR RI bersama Kementerian ESDM, SKK Migas, PT Pertamina (Persero), PT PLN (Persero), dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat di Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Rabu (23/7/2026) dikutip dari laman resmi DPR RI.
Ia menjelaskan, distribusi terganggu setelah puluhan pengemudi truk tangki menjalani proses pengawasan sehingga armada pengangkut BBM tidak dapat beroperasi secara normal. Kondisi ini berdampak langsung pada terhambatnya rantai pasok BBM ke masyarakat.
Selain itu, Dony juga menyoroti dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi oleh oknum yang membeli dalam jumlah besar untuk kemudian dijual kembali. Praktik tersebut dinilai membuat distribusi subsidi tidak tepat sasaran sekaligus memperparah kelangkaan dan antrean di SPBU.
“Ada pembelian BBM subsidi dalam jumlah besar yang bukan untuk kebutuhan sendiri, melainkan untuk diperjualbelikan kembali. Praktik seperti ini harus dihentikan karena merugikan masyarakat yang benar-benar berhak,” tegasnya.
Politisi PDI Perjuangan itu meminta pengawasan terhadap distribusi BBM bersubsidi diperketat dan Satgas terkait menindak tegas seluruh pihak yang terlibat dalam rantai distribusi ilegal, mulai dari pelaku di lapangan hingga pihak yang mengambil keuntungan dari penyalahgunaan subsidi.
Menurutnya, langkah tersebut penting agar persoalan kelangkaan BBM tidak terus berulang dan pasokan energi tetap terjaga di berbagai daerah.
Komisi XII DPR RI pun menegaskan akan terus mengawasi upaya pemerintah dalam memperkuat sistem distribusi dan pengawasan BBM bersubsidi. Langkah itu diharapkan mampu menjamin ketersediaan pasokan, mencegah penyalahgunaan, serta memastikan subsidi energi benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak. (***)
Penulis
