Batam (SN) – Komite Keselamatan Jurnalis (KKJ) Kepulauan Riau mengecam keras dugaan penghalang-halangan terhadap jurnalis saat memperingati Hari Kebebasan Pers Sedunia di depan Kantor Pemerintah Kota Batam, Senin (4/5/2026).
Peristiwa yang seharusnya menjadi momentum refleksi atas kebebasan berekspresi itu justru diwarnai ketegangan antara aparat dan massa aksi.
Tidak hanya upaya pembubaran dan pembatasan ruang gerak, aparat kepolisian juga diduga melarang jurnalis melakukan dokumentasi. Dalam situasi tersebut, seorang aparat bahkan terdengar meminta jurnalis menghentikan aktivitas peliputan dengan ucapan, “jangan ngambil foto,” ketika aksi sedang berlangsung.
Kronologi: Dari Imbauan hingga Ketegangan
Insiden bermula saat Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Batam bersama sejumlah organisasi profesi seperti Ikatan Wartawan Online (IWO), Pewarta Foto Indonesia (PFI), dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) menggelar aksi damai di depan Kantor Wali Kota Batam.
Di tengah aksi, seorang aparat kepolisian mendatangi orator dan meminta kegiatan dipindahkan ke Gerbang Selatan Alun-alun Engku Putri. Namun, massa tetap bertahan di lokasi semula dengan pertimbangan kondisi hujan dan keterbatasan waktu.
Situasi memanas ketika aparat tersebut juga berupaya menghentikan jurnalis foto yang tengah mendokumentasikan aksi. Ketegangan pun tak terhindarkan hingga menjelang kegiatan berakhir.
Ketua AJI Kota Batam, Yogi Sahputra, mengungkapkan bahwa sebelumnya pihaknya telah berkoordinasi dengan kepolisian dan memperoleh izin untuk menggelar aksi di lokasi tersebut.
“Kami sudah diberi izin karena kondisi hujan dan waktu terbatas. Tapi tiba-tiba ada aparat lain yang menghalangi. Kami tentu kaget,” ujarnya.
Ia juga menyebut indikasi pembatasan sudah terasa sejak awal, saat surat pemberitahuan aksi disampaikan kepada Polres Barelang. Saat itu, polisi meminta agar lokasi aksi dipindahkan.
Dinilai sebagai Intimidasi
Direktur Lembaga Studi Bantuan Hukum Masyarakat Kepulauan (LsBH-MK), Ahmad Fauzi, menilai tindakan tersebut sebagai bentuk intimidasi sekaligus penghalangan kebebasan berpendapat.
Menurutnya, kebebasan berekspresi merupakan hak konstitusional yang dijamin undang-undang, sehingga tidak ada alasan yang dapat membenarkan pembatasan terhadap aksi damai jurnalis.
“Seharusnya aparat hadir untuk mengamankan, bukan justru membatasi atau mengintervensi,” tegasnya.
KKJ Kepri: Ini Kemunduran Demokrasi
Koordinator KKJ Kepri, Muhamad Ishlahuddin, menyampaikan kecaman keras atas insiden tersebut. Ia menegaskan bahwa tindakan represif terhadap kebebasan berekspresi adalah bentuk kemunduran demokrasi.
“Negara ini berdiri di atas prinsip demokrasi. Kebebasan berpendapat adalah pilar utama yang tidak boleh dibungkam dengan cara apa pun,” ujarnya.
Ia juga menilai kejadian ini sebagai ironi, karena terjadi tepat pada Hari Kebebasan Pers Sedunia—momen yang seharusnya memperkuat komitmen terhadap kebebasan sipil.
“Ini bukan hanya pelanggaran terhadap individu, tapi ancaman bagi ruang demokrasi secara keseluruhan. Jika dibiarkan, publik akan takut bersuara,” tambahnya.
KKJ Kepri mendesak institusi kepolisian untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh, menjatuhkan sanksi tegas kepada aparat yang terlibat, serta memastikan kejadian serupa tidak terulang.
Sikap Resmi KKJ Kepri
Atas insiden ini, KKJ Kepulauan Riau menyatakan:
- Mengecam tindakan penghalangan terhadap aksi jurnalis
- Mendesak kepolisian menghormati kebebasan pers dan hak berkumpul
- Meminta evaluasi internal terhadap aparat yang terlibat
- Menegaskan bahwa peliputan jurnalistik tidak boleh dihalangi dalam kondisi apa pun
Sumber : KKJ Kepri
Penulis
