Komisi V DPR Desak Operasi SAR Banjir Sumatra Diperpanjang: “Harapan Keluarga Korban Harus Diutamakan”
Jakarta (SN) – Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, menegaskan bahwa upaya pencarian dan pertolongan korban banjir di Sumatra harus tetap menjadi prioritas utama. Ia menilai, meski masa tanggap darurat tujuh hari telah terlampaui, operasi SAR perlu diperpanjang selama kondisi di lapangan masih memungkinkan.
“Kita minta pencarian dan pertolongan ini dimaksimalkan. Masa tanggap darurat tujuh hari kelihatannya sudah lewat, tapi kalau masih memungkinkan diperpanjang, kita minta diperpanjang,” ujar Lasarus usai Rapat Dengar Pendapat bersama Kepala BMKG dan Kepala Basarnas di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (1/12/2025), dikutip dari laman DPR RI.
Menurutnya, Basarnas telah menyanggupi opsi perpanjangan tersebut. Komisi V, kata Lasarus, juga siap memberikan dukungan penuh, termasuk terkait kebutuhan pendanaan. Bila anggaran operasional Basarnas terbatas, pemerintah diminta segera mengoptimalkan dana Bendahara Umum Negara melalui skema BA99.
Baca Juga : BMKG Tingkatkan Akurasi Data Laut Batam dengan Verifikasi X-band Radar Maritim
Lasarus menekankan bahwa biaya operasi SAR sering kali tidak dapat diprediksi karena sangat bergantung pada dinamika lapangan. Karena itu, negara wajib memastikan operasi berjalan hingga tuntas demi memenuhi harapan keluarga korban.
“Kita minta pemerintah men-support Basarnas agar melanjutkan operasinya sampai selesai. Karena harapan keluarga dan masyarakat, itu yang harus diutamakan,” tegasnya.
Baca Juga : Prestasi Membanggakan, Batam Diakui Secara Nasional atas Keberhasilan Turunkan Kemiskinan
Selain fokus pada pencarian korban, Komisi V juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum untuk mempercepat rehabilitasi serta rekonstruksi infrastruktur yang rusak akibat banjir. Lasarus meminta Kementerian PU serta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman segera memaksimalkan dana tanggap darurat masing-masing.
Ia menegaskan bahwa pemulihan infrastruktur umum mulai dari jalan, jembatan, hingga perumahan warga tidak boleh menunggu terlalu lama.
“Saya bilang ke Pak Menteri, silakan jalan dulu, nanti persetujuan kita belakangan. Yang penting penanganan di lapangan bisa dipercepat selama anggarannya akuntabel dan transparan,” tegas politisi PDI-Perjuangan tersebut.
Lasarus juga mengingatkan pentingnya alur penanganan bencana yang terstruktur: dimulai dari pencarian dan pertolongan oleh Basarnas, dilanjutkan penanganan oleh BNPB, kemudian rehabilitasi serta rekonstruksi oleh Kementerian PU. Menurutnya, urutan ini harus konsisten agar penanganan bencana berjalan efektif.
Ketika disinggung soal tindak lanjut penggunaan BA99, Lasarus menyebut hal tersebut sepenuhnya berada di kewenangan Kementerian Keuangan. Meski begitu, ia mendorong agar dana itu segera disalurkan demi mempercepat pemulihan di daerah terdampak.
“Dana tanggap darurat sudah ada, silakan digunakan secepatnya supaya jalan dan jembatan yang rusak bisa segera diperbaiki,” pungkasnya. (SN)
Editor : Emha
