Amsakar Tegaskan Mekanisme Daftar Hitam Wajib Tegas: Pemko Batam Serius Wujudkan Pemerintahan Bersih
Batam (SN) – Walikota Batam, Amsakar Achmad, menegaskan komitmen kuat Pemerintah Kota Batam dalam memperketat tata kelola pengadaan barang dan jasa melalui penerapan mekanisme daftar hitam (blacklist) penyedia yang bermasalah.
Hal itu disampaikannya saat membuka Sosialisasi Mekanisme Pemeriksaan dan Verifikasi Pemberian Daftar Hitam di Aula Engku Hamidah, Kantor Walikota Batam, Rabu (19/11/2025).
Kegiatan yang diikuti 120 peserta dari seluruh OPD se-Kota Batam itu menghadirkan narasumber dari LKPP RI, Rinaldi Morinjio, Analis Hukum Ahli Madya pada Deputi Bidang Penanganan Permasalahan Hukum dan Perkara.
Dalam sambutannya, Amsakar menegaskan bahwa mekanisme daftar hitam bukan sekadar prosedur administratif, melainkan instrumen penting untuk memastikan pengadaan pemerintah berjalan bersih, objektif, dan bebas dari penyedia nakal.
“Yang perlu tertanam dalam diri kita semua adalah bagaimana persepsi publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan dapat berubah ke arah yang lebih baik. Perubahan nyata dan objektivitas harus terus kita dorong,” ujarnya.
Ia menekankan, keseriusan Batam memperkuat mekanisme blacklist ini sejalan dengan Asta Cita ke-7 Presiden RI Prabowo Subianto, yang menekankan reformasi politik, hukum, dan birokrasi untuk mencegah korupsi dan penyimpangan lain.
Amsakar juga meminta seluruh peserta memahami aturan secara menyeluruh agar setiap keputusan terkait daftar hitam baik pemeriksaan maupun verifikasi diambil dengan dasar yang kuat.
“Kalau pedomannya dipahami jelas, insyaallah Bapak/Ibu akan memiliki keyakinan dalam menganalisis sebuah kasus serta keberanian mengambil keputusan secara objektif,” tegasnya.
Menurut Amsakar, penyatuan persepsi soal mekanisme pemblacklistan sangat penting. Dengan prosedur yang tertata, ia yakin proses pembangunan dan pengelolaan pemerintahan di Batam akan semakin transparan dan akuntabel.
“Insyaallah, jika kita semua bertekad dan berani mengambil keputusan, pembangunan berjalan baik, tata kelola pemerintahan semakin tertata, dan Good Governance serta Clean Governance dapat kita wujudkan bersama,” pungkasnya. (SN)
Editor : M Nazarullah
