Sofyan Tan Bongkar Ketimpangan Anggaran Pendidikan: ‘PTKL Dimanjakan, PTN Ditinggal
Medan (SN) – Anggota Komisi X DPR RI, Sofyan Tan, kembali menyoroti persoalan pelik dalam dunia pendidikan tinggi Indonesia. Menurutnya, masalah utama bukan sekadar tumpang tindih program studi antara Perguruan Tinggi Kedinasan (PTKL), Negeri (PTN), dan Swasta (PTS), melainkan ketidakadilan dalam pembagian anggaran pendidikan.
“Kalau soal prodi sama, seperti pariwisata, itu bukan masalah besar. Masalah utamanya adalah pemerintah memberikan biaya operasional yang jauh lebih tinggi kepada PTKL dibanding PTN padahal sama-sama buka prodi umum. Itu yang tidak adil,” tegas Sofyan saat ditemui di Medan, Sumatera Utara, sebagaimana dikutip dari laman DPR RI.
Baca Juga : Langkah Cepat Pemerintah RI: Rombongan Pertama WNI Dievakuasi dari Nepal
Sofyan menekankan bahwa PTKL seharusnya fokus pada program studi yang benar-benar kedinasan, seperti militer atau pemerintahan. Jika sudah menyentuh ranah umum, maka seharusnya perlakuan anggarannya disetarakan.
Tak hanya itu, legislator dari Dapil Sumatera Utara I ini juga mengkritik keras penggunaan 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan untuk pendidikan. Dari total Rp778 triliun dana pendidikan, Sofyan menilai banyak yang belum langsung menyentuh layanan pendidikan.
“Kalau benar-benar digunakan untuk pendidikan, dari TK sampai sarjana bisa gratis. Tapi kenyataannya, dana itu banyak dipakai untuk program lain, seperti makan bergizi. Ini soal pilihan politik mau utamakan gizi atau pendidikan tinggi,” ucapnya tajam.
Baca Juga : Kemlu Pantau Ketat Situasi Nepal, Pastikan WNI dalam Kondisi Aman
Sofyan bahkan memaparkan perhitungan sederhana: dengan sekitar 9–10 juta mahasiswa di Indonesia, dan kebutuhan beasiswa setara KIP Kuliah sekitar Rp16 juta per tahun, hanya dibutuhkan sekitar Rp160 triliun untuk menggratiskan seluruh mahasiswa.
“Anggaran kita lebih dari cukup. Tapi selama orientasinya masih ke program lain dan bukan ke pendidikan tinggi, ya ketimpangan ini akan terus ada. Ini bukan soal kurang uang ini soal kemauan!” tukasnya.
Ia menambahkan, jika kebijakan anggaran dibenahi, dampaknya akan sangat besar: UKT bisa lebih ringan, dosen mendapatkan hak sertifikasi tepat waktu, dan kampus punya sarana memadai.
“Kuncinya sederhana: keberpihakan. Kalau benar-benar berpihak pada pendidikan, semuanya bisa berjalan. Tapi kalau tidak, ya kita akan terus begini,” pungkas Sofyan Tan. (SN)
Editor : Mukhamad
