Langkah Cepat Pemerintah RI: Rombongan Pertama WNI Dievakuasi dari Nepal
Kathmandu (SN) – Pemerintah Republik Indonesia mulai memulangkan warga negaranya dari Nepal menyusul situasi krisis politik yang tengah melanda negara tersebut. Sebanyak 18 Warga Negara Indonesia (WNI) dalam rombongan pertama telah didampingi oleh Tim Perlindungan WNI Pemerintah RI di Kathmandu dan diberangkatkan dari Tribhuvan International Airport, Kathmandu, pada Kamis (11/9/2025).
Rombongan ini dijadwalkan tiba di Indonesia pada Jumat (12/9/2025) melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta.
Para WNI yang dipulangkan terdiri dari beragam latar belakang, termasuk perwakilan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Kesehatan, GIZ Indonesia, Asosiasi Hydro, akademisi dari Universitas Indonesia, serta wisatawan.
Baca Juga : Kemlu Pantau Ketat Situasi Nepal, Pastikan WNI dalam Kondisi Aman
Mereka berada di Nepal dalam rangka kegiatan The 3rd Exchange of the Renewable Energy Mini-Grids in South-South and Triangular Cooperation (ENTRI) Program, yang berlangsung pada 8–12 September 2025. Program kerja sama ini merupakan kolaborasi strategis antara Indonesia, Nepal, dan Jerman di bidang energi baru dan terbarukan.
Namun, meningkatnya ketegangan politik di Nepal membuat pemerintah Indonesia segera mengambil langkah evakuasi untuk menjamin keselamatan para WNI.
Berdasarkan data Tim Perlindungan WNI, tercatat ada 78 WNI yang berada di Nepal saat krisis pecah. Sebagian besar dari mereka berada di Kathmandu, sementara lainnya tersebar di Pokhara dan Lumbini.
Kementerian Luar Negeri bersama Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Dhaka, yang juga memiliki akreditasi untuk Nepal, memastikan bahwa tim perlindungan WNI akan tetap berada di lapangan untuk memantau perkembangan situasi serta menjamin proses evakuasi dan kepulangan seluruh WNI berlangsung aman dan tertib.
Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya untuk memberikan perlindungan maksimal bagi warganya di luar negeri, khususnya dalam situasi darurat seperti ini. (SN)
Sumber: Kemlu RI
Edittor : Mukhamad
