Aksi Damai Mahasiswa Disambut Hangat, Tuntutan Nasional dan Daerah Dibahas di DPRD Batam
Batam (SN) – Aksi unjuk rasa ratusan mahasiswa di depan Gedung DPRD Kota Batam, Senin (1/9/2025), disambut terbuka oleh jajaran pimpinan daerah. Dalam suasana yang kondusif dan penuh dialog, para mahasiswa yang tergabung dalam berbagai organisasi diundang masuk ke ruang rapat serbaguna DPRD untuk menyampaikan aspirasi mereka secara langsung.
Pertemuan ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Batam, H Muhammad Kamaluddin. Hadir pula sejumlah pejabat tinggi dari Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) dan Pemerintah Kota Batam, termasuk Kapolda Kepri Irjen Pol Asep Syafrudin, Wakil Gubernur Kepri Nyanyang Haris Pratamura, Walikota Amsakar Achmad, Wakil Walikota Li Claudia Chandragupta, Kapolresta Barelang Kombes Pol Zaenal Arifin, serta unsur Forkopimda lainnya seperti Dandim Batam Letkol Arh Yan Eka Putra dan Dankodaeral IV Laksma TNI Berkat Widjanarko.
Ketua DPRD Batam, Kamaluddin, mengapresiasi langkah mahasiswa yang memilih menyuarakan pendapat melalui jalur damai dan konstitusional.
“Kami sangat menghargai kehadiran adik-adik mahasiswa yang menyampaikan aspirasinya dengan tertib. Kita semua ikut berduka atas kejadian di beberapa daerah, termasuk Jakarta, yang menelan korban jiwa,” ucap Kamaluddin.
Aksi ini diinisiasi oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Kerakyatan Wilayah Sumatera Bagian Utara (Sumbagut), Himpunan Mahasiswa Indonesia (HMI) Batam, serta mahasiswa dari berbagai universitas di Batam. Koordinator aksi, Muryadi Agustiawan, dalam pernyataannya menyebut adanya dugaan intimidasi menjelang aksi, termasuk kepada keluarganya.
“Kami dilindungi Undang-Undang dalam menyampaikan pendapat. Tapi setelah surat pemberitahuan disampaikan ke Polres, justru saya mendapatkan tekanan luar biasa,” ujar Muryadi.
Meski awalnya direncanakan digelar di tiga titik Mapolda Kepri, Kantor Walikota, dan DPRD mahasiswa akhirnya sepakat memusatkan aksi di DPRD Batam demi menjaga ketertiban dan efektivitas.
Ketua HMI Batam, Adriansyah Saputra, membacakan delapan tuntutan mahasiswa, antara lain:
- Membatalkan kenaikan tunjangan anggota DPR RI.
- Melakukan reformasi Polri dan mencopot Kapolri.
- Mengusut tuntas kematian Affan Kurniawan, pengemudi ojek online yang tewas dalam aksi unjuk rasa.
- Menghentikan tindakan represif aparat terhadap massa aksi.
- Membebaskan ratusan mahasiswa yang ditahan di berbagai wilayah.
- Menolak RUU KUHAP.
- Mendesak pengesahan RUU Perampasan Aset.
- Meminta pejabat publik tidak pamer kekayaan (flexing) di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang sulit.
Di luar tuntutan nasional, mahasiswa juga menyoroti jam operasional truk besar di Batam yang sering menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Mereka meminta Pemko Batam membatasi operasional kendaraan berat untuk menjamin keselamatan warga.
Dalam pertemuan tersebut, Kapolda Kepri dan Walikota Batam menanggapi langsung tuntutan mahasiswa. Keduanya mengajak seluruh elemen menjaga iklim yang kondusif, mengingat Batam merupakan kawasan strategis dan gerbang investasi nasional.
Sementara itu, Komandan Komando Daerah Angkatan Laut (Dankodaeral IV), Laksamana Muda TNI Berkat Widjanarko, turut memantau jalannya aksi dari berbagai titik strategis. Ia bahkan duduk bersama Forkopimda dan mahasiswa untuk memastikan bahwa unjuk rasa berlangsung aman.
“TNI AL berkomitmen menjaga stabilitas keamanan, khususnya di wilayah perbatasan seperti Batam. Sinergi semua pihak adalah kunci agar Batam tetap aman dan kondusif bagi seluruh masyarakat,” tegas Laksda Berkat Widjanarko.
Sebagai penutup pertemuan, mahasiswa meminta Kapolda Kepri, Wakil Gubernur Kepri, dan Wali Kota Batam membubuhkan tanda tangan sebagai bentuk komitmen terhadap tuntutan yang telah disampaikan. (SN)
Edittor : M Nazarullah
