15 Ribu Penduduk Masih Miskin, TKPKD Bergerak Cepat Tangani Kemiskinan Kota Tanjungpinang
Tanjungpinang (SN) – Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kota Tanjungpinang menggelar rapat koordinasi penting di Aula Sultan Sulaiman Badrul Alamsyah, Kantor Walikota Tanjungpinang, Selasa (26/8/2025). Rapat ini menjadi momentum konsolidasi seluruh elemen daerah untuk memperkuat strategi penanggulangan kemiskinan secara menyeluruh dan terintegrasi.
Dipimpin langsung oleh Wakil Walikota Tanjungpinang, Raja Ariza, yang juga menjabat sebagai Ketua TKPKD, rapat ini menegaskan komitmen serius pemerintah dalam menekan angka kemiskinan di kota berjuluk “Segantang Lada” ini.
“Kita tidak bisa berjalan sendiri. Hanya dengan kolaborasi dan data yang akurat, kemiskinan bisa kita lawan. TKPKD adalah garda depan untuk memastikan itu berjalan,” tegas Raja Ariza dikutip dari laman resmo Pemko Tanjungpinang.
Raja Ariza mengingatkan pentingnya pembaruan data penduduk miskin yang terukur dan valid, agar kebijakan dan program sosial yang disalurkan benar-benar menjangkau mereka yang paling membutuhkan.
“Pendataan harus satu pintu, tidak boleh tumpang tindih. Dan yang paling penting, semua perangkat daerah harus selaras dalam penganggaran dan pelaksanaan program,” imbuhnya.
Menurut data BPS Kota Tanjungpinang yang dipaparkan Kepala BPS, Yulia Tri Mardani, hingga tahun 2024 terdapat 15.390 jiwa penduduk miskin di Tanjungpinang. Dengan penghasilan di bawah Rp789.218 per bulan, mereka masuk dalam kategori di bawah garis kemiskinan.
Meski indeks kedalaman kemiskinan tercatat 0,86% dan keparahan 0,18%, yang menunjukkan penurunan dibanding tahun sebelumnya, angka ini tetap menjadi alarm bagi pemerintah daerah.
“Kami terus memproses pendataan terbaru untuk 2025, dan hasilnya akan dirilis akhir September. Harapannya tentu ada penurunan yang signifikan,” kata Yulia.
Kepala Bappelitbang Kota Tanjungpinang, Riono, menjelaskan berbagai pendekatan strategis yang akan diperkuat, mulai dari pengurangan beban pengeluaran masyarakat lewat bantuan sosial, subsidi, dan jaminan sosial; hingga peningkatan pendapatan lewat pemberdayaan UMKM dan pengembangan ekonomi lokal.
“Kita juga dorong konsolidasi program antar OPD, peningkatan akses layanan dasar, dan peran aktif pemangku kepentingan,” jelas Riono. (SN)
Editor : M Nazarullah
